Indonesia Weekly
Bahasa Fatahana dalam Pemilihan Kepada Daerah sampai Pemilihan Presiden sungguh mengganggu karena cenderung menimbulkan persepsi berbagai pandangan yang merugikan para paslon baru berkompetisi untuk merebutan suara pada Pilkada dan Pileg.
“Sebaiknya sistem pemilihan Umum di Indonesia, dirubah saja, satu kali satu priodik pemerintahan, agar hilang kesan sebutan fatahana setiap Pilkada atau Pemilu Presiden” demikian ujar Profesor Salim Said, pada debat ILC di TV Nasional, mengapresiasi centang perenang soal kekisruhan politik menghadapi Pemilu Presiden 2019 belum lama ini.
Hal itu katanya agar tak tendensius dan adanya tudingan pemanfaatan kekuasaan dalam kontestasi pesta rakyat lima tahunan itu oleh patahana. Dengan demikian tambahnya akan menjadikan pertarungan lebih fear dalam berkompetisi perhelatan lima tahunan itu.
Menurut Salim kata Fatahana adalah sebuah ungkapan yang didalamnya mengandung unsur berbagai konotasi, salah satunya otorisasi penguasaan pemilih yang dimiliki para patahana. Padahal belum tentu karena dalam perjalanan kepemimpinannya selama lima tahun terjadi pro-kontra antar pemilih yang puas dan tidak puas.
Posisi patahan juga sebenarnya tidak semua menguntungkan. Jngan heran banyak juga fatahana tidak terpilih kembali dan malah banyak dikalahkan sang penantang. Indonesia yang penganut dua rantai system pemerintahan, yaitu, system Presidensial dan Parlementer, dimana kekuasaan presiden berhadapan pada dua sisi mata pisau yang bergantung pada kekuatan Legislator di Parlemen, dan peaple power Pengusungnya, harus diperkuat.
Sehingga tergiring polemitisasi politik praktis kekuasaan negara. Yang berujung merugikan rakyat diberbagai asfek, seperti asfek dalam penegakan hukum, timbulnya kartel perekonomian, dan monopoli penguasaan Partai Politik. Alhasil Indonesia dalam cengkraman kekuatan oligarki berkedok demokrasi. (Ronny Chandra).
