Kebijakan Keliru Rezim lama Harus Jadi Catatan Presiden Jokowi

Jakarta IW Kebijakan presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dianggap gagal harus menjadi catatan Presiden Jokowi dalam membuat program pembangunan pada priode kedua pemerintahannya. Ketua Militan 34 dan Loyalis presiden Jokowi Dr. Anwar Husin, SH,MH,MM, sependapat dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK} ada dua kebijakan keliru yang dilakukan pemerintah sebalumnya sehingga menghabiskan anggaran Rp 6000 triliun. Pernyataan JK tersebut kata Anwar disampaikan dalam acara Simposium Ekonomi di gedung MPR, Senayan, Jakarta Pusat  Rabu (12/7/2017) lalu. JK mengatakan Indonesia mengalami kerugian banyak pada krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Memang kata Anwar pada saat itu, Indonesia menganut paham liberalisme dan melakukan regulasi sehingga bank-bank banyak berdiri di Indonesia. Kala itu, berdiri sekitar 250 bank di Indonesia. Akibatnya, setiap bank yang ada bersaing dan memberikan bunga tinggi dan menyebabkan kredit macet. Kesalahan pemerintah pada saat itu, melakukan penjaminan sehingga menerbitkan blanket guarantee dan BLBI dengan nilai total Rp 600 triliun. “Kalau diukur dengan bunganya dan nilai saat ini itu nilainya setara bisa sampai Rp 3000 triliun,” sebut JK. Kesalahan kedua kata Anwar adalah pemberian subsidi yang sangat besar, terutama untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2013-2014 dengan nilai Rp 400 triliun. Nilai itu setara 25% dari total APBN. Dalam sepuluh tahun pemerintahan sebelumnya, subsidi mencapai Rp 3000 triliun. “Kalau Rp 6000 triliun itu sama dengan sekitar 25 tahun kita membangun infrastrukur. Bayangkan semuanya itu, kalau saja setengahnya saja itu untuk pembangunan, pasti kita bisa maju lewati Thailand, Malaysia,” tegas JK. Apa yang dikatakan JK, kata Anwar menjadi tanggungjawabnya untuk mengingatkan kembali kesalahan dulu untuk tidak dilakukan lagi di masa akan datang. Akibat kebijakan yang diambilnya sebelum jatuh adalah menanda tangani LoI dengan IMF sebagai blank cheque yang harus diselesaikan oleh rezim setelahnya. Beban masalah yang ditinggalkan Soeharto kalau dikurskan sekarang dan ditambah dengan bunga obligasi rekap mencapai Rp 3000 triliun.  Negara Insolvent Menurut Anwar Husin, era Habibie, Gus Dur, dan Megawati merupakan era tersulit bagi kita untuk berdamai dengan kenyataan. Indonesia dinyatakan sebagai negara insolvent. Semua financial resource tertutup. _Pemasukan lebih kecil dari pada pengeluaran. Kehidupan politik tidak jelas. SBY menjadi harapan, Indonesia bisa keluar dari proses transisi dan terpilihnya SBY sebagai presiden secara demokrasi langsung pertama di Indonesia. Tapi apa yang terjadi Tanya Anwar? Periode 2004 hingga 2014, subsidi energi rata-rata memiliki porsi sebesar 21% dari APBN dan mengalami porsi terbesar pada tahun 2008 yang mencapai 28%. Di dalam subsidi energi, tambah Anwar alokasi subsidi BBM adalah yang terbesar dengan mencaplok 80% dari seluruh subsidi energi. Jika uang sebanyak itu SBY gunakan untuk membangun jalan tol tambah Anwar maka kita sudah punya jalan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa, juga kereta cepat Jakarta-Surabaya dan puluhan kawasan industri berskala internasional, puluhan bendungan dan irigasi untuk ketahanan pangan, bahkan setiap kota besar sudah punya MRT. Ketika Jokowi berkuasa, subsidi yang memanjakan rakyat dihentikan. Anggaran direformasi secara fundamental dari berorientasi konsumsi ke produksi. Efisiensi anggaran dilakukan dengan sangat ketat. Walau pun diawali dengan fundamental ekonomi yang retak karena current account defisit, Jokowi tetap melaju dengan agenda besarnya. Menciptakan kemandirian, bukan hanya lewat restruktur APBN dan hutang, tetapi juga revolusi mental dengan menghapus semua bisnis rente yang melahirkan mafia di semua lini. Hanya dua tahun berkuasa, semua rating internasional berkaitan dengan indeks korupsi, pembangunan, dan ekonomi membaik. Indonesia termasuk negara peringkat tiga  terbaik ekonomi di antara anggota G-20. (***)