Catatan Akhir Tahun Ketum M34 Capaian Kinerja Bidang Hukum Presiden Jokowi Tahun 2021 Sangat Fenomenal

  • Share

JAKARTA, Indonesia Weekly

Ketum Militan 34, Dr. Anwar Husin, SH.M.M,  mengaprisiasi, capaian penegakkan keadilan, hukum, dan HAM dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tahun 2021. Bahkan beberapa capaian katanya sangat fenomenal dan tak pernah dicapai pemerintah sebelumnya.

foto ist Presiden Jokowi

Pencapaian bidang hukum yang paling menonjol  berdasarkan pengamatan Ketum Militan 34, Dr. Anwar Husin, S.H.M.M, ketika diwawancarai lewat ponselnya Kamis malam (30/12) adalah kebijakan terkait keadilan, hukum, dan HAM.

Jokowi-Maruf dalam dua tahun pemerintahannya, kata Anwar telah berhasil merialisasikan program sertifikat tanah gratis untuk rakyat tidak mampu sudah mencapai 32,9 juta sertifikat sudah dibagikan ke masyarakat. “Langkah ini merupakan capaian fenomenal dan belum pernah dilakukan pemerintah sebelumnya,”ujar loyalis Jokowi tersebut.

Selain itu, Anwar juga mengaprisiasi mekanisme penyelesaian hukum  melalui pendekatan restorative justice  oleh pihak kepolisian. Artinya penangan hukum di pemerintah Jokowi katanya tak melulu berahkir di penjara.

Berdasarkan pengamatan Anwar dan juga penjelasan Kapolri  Jenderal Listyo Sigit Prabowo,  tahun 2021 peningkatan penyelesaian perkara Restorative Justice di kepolisian RI,  64 persen lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.

foto ist usus BLBI

Penyelesaian kasus-kasus lama seperti megakorupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kata Anwar merupakan langkah maju pemerintahan presiden Jokowi dibidang hukum. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI telah berhasil melakuan penagihan sejumlah uang dalam rupiah dan dolar AS, pemblokiran tanah, hingga pemblokiran saham dari para obligor.

Satgas berhasil menagih sejumlah aset setelah pemanggilan 22 obligor dan debitur BLBI. Aset yang berhasil disita adalah aset kredit dan properti. Satgas berhasil menagih aset Rp2,45 miliar dan US$7,6 juta. Lalu, Satgas pun memblokir 339 aset jaminan berupa tanah dan saham dari 24 perusahaan.

Selain itu, Satgas pun melakukan pemblokiran 59 sertifikat tanah di berbagai daerah, membalik nama 335 sertifikat tanah menjadi atas nama pemerintah, dan perpanjangan hak pemerintah terhadap 543 sertifikat yang tersebar di 19 provinsi.

Tercatat ada  48 orang yang terlibat kasus BLBI dan harus mengembalikan utang-utangnya tersebut, termasuk, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto anak Presiden  Republik Indonesia ke dua Soeharto. Anwar menilai pada era Presiden Jokowi kasus BLBI ini  serius dituntaskan.

Bahkan satu-satunya presiden yang serius menuntaskan skandal ini adalah Presiden Jokowi lewat pembentukan Satgas BLBI. Hal ini menunjukkan prinsip penegakan hukum yang adil kepada siapapun yang bersalah di mata hukum masih berdiri tegak.

Bukan itu saja! Langkah berani pemerintah dalam menegakkan hukum tercermin dengan penetapan tersangka atas nama Muhammad Rizieq Shihab atas dugaan kerumunan yang melanggar UU Kekarantinaan Kesehatan juga merupakan bentuk lain dari konsistensi pemerintah menjadikan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang taat pada asas hukum Salus Populi Suprema Lex Esto’ atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Anwar Husin juga mengaprisiasi keputusan pemerintah yang melarang kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Hal ini dipandang sebagai simbol hadirnya negara dalam penegakan hukum dan menjaga prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Setiap ormas tandas Anwar, harus tunduk pada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku serta wajib menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap  masyarakat wajib mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul yang berdasar atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melarang kegiatan ormas yang dinilai telah melanggar undang-undang. (***).

  • Share