Indonesia Weekly – Jakarta
Dalam rangka pergantian kepemimpinan di DPRD DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta melakukan rehab dan pembongkaran ruangan di lantai 10 gedung DPRD DKI Jakarta. Pembongkaran itu, dikarenakan akan digunakan ketua dewan baru periode 2024-2029.
Namun pada saat proses pembongkaran diperoleh sedikitnya empat benda yang diduga alat penyadap. “Setelah melihat pembongkaran lantai 10 ditemukan sedikitnya empat alat sadap, maka saya memutuskan untuk menggunakan orang – orang yang saya percayai,” demikian ungkap Ketua DPRD DKI Jakarta Khoiruddin, Rabu (9/10/2024) kemarin.
Pernyataan Khoiruddin tersebut merupakan konfirmasi wartawan www.realitasindonesia.com, terkait keresahan tenaga PJLP di lingkungan Sekretariat DPRD DKI Jakarta dengan makin banyaknya digantikan orang – orang dari Fraksi PKS.
Pernyataan Khoiruddin tersebut usai memimpin rapat Badan Musyawarah di ruangan serbaguna, lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta. Untuk diketahui, saat ini, di lingkungan Sekretariat DPRD DKI tengah berjalan penggantian tenaga PJLP oleh orang – orang PKS. Tenaga PJLP tersebut telah mencapai sedikitnya 50 orang.
Merujuk pernyataan Khoiruddin, tempat yang dianggap bermasalah adalah lantai 10, ruangan Ketua DPRD DKI Jakarta. Paling tidak, untuk ruangan Ketua sedikitnya ada 3 tenaga PJLP Kebersihan sekaligus sebagai ‘peladen’. Tenaga PJLP Administrasi paling tidak 5 orang.
Sementara untuk tenaga PJLP Pamdal, paling tidak disiapkan 3 sampai 5 orang yang siap siaga dan bergantian setiap hari. Pertanyaannya kenapa yang dibutuhkan di ruangan Ketua DPRD DKI 13 orang tapi merambah sampai lebih 50 orang?
Hampir semua bagian PJLP dimasuki orang – orang PKS seperti PJLP Pamdal, Kebersihan dan Administrasi. Keresahan tenaga PJLP akibat ekspansi dan pemaksaan Fraksi PKS kepada para pejabat Sekretariat DPRD DKI Jakarta benar adanya dan nyata.
Langkah apa yang akan dilakukan para tenaga PJLP yang diputuskontrak di tengah jalan sementara kontrak mereka hingga Desember 2024? (man/zul).