Jakarta Indonesia Weekly
Satu setengah tahun sudah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan. Sejumlah kebijakan dan program unggulan telah dijalankan. Pemerintah telah berhasil memangkas dan menghemat anggaran yang tidak perlu senilai triliunan rupiah.
“Anggarannya di awal tahun 2025 adalah Rp 71 triliun. Dari penghematan, efisiensi, yang saya dibantu oleh menteri-menteri, kita bisa efisienkan. Kita coret yang tidak perlu,” kata Prabowo di sela-sela prosesi wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Sabtu 18 Oktober 2025 lalu.
Terjadi pro dan kontra menanggapi capaian Probowo-Gibran. Diantaranya pernyataan provokatif Saiful Mujani dan usulan kenaikan BBM terkait perang Amerika, Israel VS Iran.
Sebagaimana diberitakan video, yang menyebut prosedur formal seperti pemakzulan tidak akan efektif menghadapi Prabowo. Menurut Anwar pernyataan Saiful merupakan upaya untuk menggembosi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sementara menyikapi usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), yang meminta pemerintah Prabowo Subianto menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia (April 2026), Anwar tidak sependapat.
Anggota Pembina Laskar Prabowo 08 Nasional dan Tim Ahli Penasehat Khusus Presiden RI Bidang Hukum pada Kantor Penasehat Khusus Bidang Pertahanan Nasional, Dr.Anwar Husin, mengatakan , keputusan Presiden Prabowo untuk menahan harga BBM bersubsidi di tengah krisis energi global adalah langkah politis untuk menjaga stabilitas sosial dan daya beli masyarakat.
Dorongan kenaikan BBM saat ini katanya sangat berisiko. Ia menduga usulan kenaikan BBM tidak semata-mata pertimbangan ekonomi, melainkan agenda politik yang menginginkan perubahan kekuasaan.
Anwar, mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terhadap skenario yang mendorong kenaikan BBM demi menciptakan gejolak sosial-politik. Jika harga BBM dinaikkan, maka, masyarakat bisa marah dan menurunnya legitimasi Prabowo di mata publik.
Mafia migas akan mendukung usulan ini. Apalagi mafia migas diduga memiliki berbagai cara untuk menjatuhkan Prabowo. Mereka menggunakan tekanan politik dengan memanfaatkan oknum DPR dan media tertentu untuk menyerang kebijakan-kebijakan pemerintah.
Mafia migas bisa saja membuat opini public melalui media social dan media masa dengan cara menciptakan narasi negatif yang bertujuan untuk merusak citra Prabowo di mata rakyat.
Kepuasan Tinggi
Berbagai program Prabowo-Gibran seperti program MBG, program Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih hingga Cek Kesehatan Gratis (CKG) berjalan baik dan mendapat aspirasi dari masyarakat.
Adanya kritik-kritik kata Anwar merupakan suatu yang lumrah dalam negara Demokrasi. Tetapi katanya terlalu dini menilai berbagai program dan kebijakan, Presiden Prabowo Subianto dalam satu setengah tahun. Memang masih perlu ada penyesuaian agar program lebih baik. “Dampak dari suatu program baru bisa terlihat antara 3 hingga 5 tahun setelah program berjalan,” tegas Anwar .
Program Asta Cita atau delapan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran sudah terealisasi secara konkret. Ia menyebut beberapa program seperti makan siang bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembangunan sekolah unggul masih berjalan sesuai perencanaan.
“Kalau kita bicara program dengan hasil terbaik dan cepat, seharusnya minimal dalam tiga tahun dan bahkan dalam beberapa aspek mekanismenya memang perlu penyesuaian, agar lebih baik. Kenapa? Karena ini program sebarannya sangat luas dari 38 provinsi di seluruh Indonesia” ujar Anwar.
Anwar menunjukkan tingkat kepuasan public sekarang ini, masih sangat tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Artinya realisasi kebijakan program Prabowo-Gibran mendapat aprisiasi dari publik. “Approval rating 80 persen menunjukkan masyarakat masih sangat optimis terhadap kinerja pemerintah, urainya. (zul)
