Jakarta-Indonesia Weekly
Sebagai pintu gerbang utama dalam transportasi barang, kelancaran logistik di pelabuhan tidak lepas dari peralatan bongkar muat.
Di balik operasional pelabuhan yang efisien terdapat salah satu elemen kunci, yaitu tenaga kerja bongkar muat. Mereka bekerja di lingkungan yang dinamis dan menantang, mengoperasikan berbagai peralatan dan alat berat, serta menjaga kelancaran proses logistik.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan, Muhamad Masyhud, S.T,.M.T mengatakan bahwa tingkat produktivitas bongkar muat di Pelabuhan erat hubungannya dengan kemampuan sumber daya manusia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 32 dan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 pasal 3, pelaksanaan Kegiatan Bongkar Muat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan bongkar muat oleh tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan yang memiliki kompetensi yang ditunjukkan dengan bukti sertifikat.
Ketua KTKBM (Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat) Sunda Kelapa, Suwadi mengatakan, peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI yang mengatur batas maksimal usia buruh bongkar muat barang di Pelabuhan seluruh Indonesia tidak bisa diterapkan di Pelabuhan Tradisional Sunda Kelapa Jakarta Utara.
Pasalnya, kurangnya minat generasi muda yang mau bekerja sebagai buruh bongkar muat seskarang ini.”Pernah beberapa waktu lalu didatangkan 100 orang usia muda 25 – 30 tahun, untuk mengganti generasi tua sebagai buruh bongkar muat, mereka hanya bertahan 2-3 hari bekerja, langsung menyerah dan menyatakan tidak siap melanjutkan kerja sebagai buruh,” ungkap Ketua KTKBM ( Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat ) Sunda Kelapa, Suwardi menjawab pertanyaan wartawan di kantornya, Rabu (17/9/2025).
Soal buruh bongkar muat barang di pelabuhan tradisional itu merupakan dilema bagi pengurus TKBM. Peraturan Menteri Ketenagakerjan menetapkan batas maksimal usia 55 tahun yang masih boleh bekerja sebagai buruh bongkar muat, sisi lain generasi muda ogah menjadi kuli panggul angkat barang curah.
“Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI itu tidak bisa diterapkan di Pelabuhan Sunda Kelapa, karena keterbatasan sumber daya manusia terutama generasi muda yang tidak berminat lagi menjadi buruh bongkar muat pelabuhan” ujarnya.
Apalagi lagi lanjut Suwandi, medan kerjanya tidak seperti buruh pabrik di daratan. Buruh bongkar muat barang pelabuhan sangat sulit membawa barang dari truk harus melewati titian papan dari bibir dermaga menuju kapal layar motor (KLM) seperti perahu layar itu. Juga mereka harus melewati gang sempit untuk menuju palkah penumpukan barang dalam KLM tersebut,” jelas Suwardi yang sudah puluhan tahun bergabung di KTKBM itu .
Itu semua butuh pengalaman bertahun tahun untuk menjadi buruh bongkar muat barang di pelabuhan yang handal serta siap dengan kondisi dermaga serta perahu layar motor yang bergerak, jika kurang menguasai dan berpengalaman dalam hal bongkar muat barang maka akan mengancam keselamatan buruh itu sendiri.
Untuk itu, Suwardi menjelaskan pengurus TKBM senantiasa mengikutsertakan para buruh dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Sekitar 800 orang buruh yang menjadi tenaga kerja bongkar muat barang ikut serta dalam program JHT (Jaminan Hari Tua), JKK ( Jaminan Kecelakaan Kerja) serta JKM (Jaminan Kematian).
Sedangkan 100 orang buruh tidak tetap alias musiman tetap ditanggung TKBM bila terjadi sesuatu. “Keberadaan buruh musiman hanya beberapa hari bekerja, bila sudah cukup bekal itu modal beli bibit padi mereka pulang kampung. Kembali lagi bila kurang biaya untuk membeli pupuk untuk tanaman padi,” ceita Suwardi soal buruh musiman.
Pelabuhan tradisional Sunda Kelapa tidak hanya melayani bongkar muat barang jenis curah, tapi juga melayani barang dalam peti kemas (kontainer) yang membaws barang tujuan Sumatera, Kalimantan, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.
Soal tarif bongkar muat peti kemas nilai jasanya paling terendah di bandingkan dengan Pelabuhan lain, apalagi kontainer kosong tarifnya sangat rendah (zul)
