Sikapi Penyataan Edy, Anggota DPR RI Cornelis, Tetap Kepala Dingin dan Serahkan Pada Polri

Anggota Komisi ! DPR RI, Drs Cprme;os, M.H

Jakarta,  Indonesia Weekly

Pernyataan provokatif  Edy Mulyadi terhadap pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Penajam Paser  Utara, Kalimantan Timur, menuai berbagai kecaman khususnya masyarakat Kalimantan.

Read More

Anggota DPR RI Partai Demokrasi Indonesia  Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I, Drs. Cornelis, M.H, menduga, pernyataan provokatif Edy Mulyadi, hanya ingin menggagalkan rencana pemerintah memindahkan IKN ke Kalimantan Timur.

Menurut Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (2015-2021), dibalik aksi Edy Mulyadi  dan kawan-kawan tentu ada agenda sendiri. Kalimantan  katanya merupakan pulau terbesar ketiga dunia dengan luas 743.330 km² yang ditempati tiga negara. Yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei.

Dalam posisi itu, Kalimantan sangat strategis sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Jika dikatakan tempat jin buang anak’, itu tidak menggambarkan fakta,” kata Cornelis mantan Gubernur Kalimantan Barat di Jakarta  (29/1/ 2022).

Pemerintah  Pusat dan DPR RI, katanya telah sepakat, dan setuju soal pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Hal itu telah memenuhi landasan hukum yang berlaku, termasuk studi kelayakan. Bahkan, katanya DPR RI selain menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) juga menyetujui nama ibukota Nusantara.

Memang, katanya Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur itu, sudah jalannya sebagai Ibukota baru Indonesia. Jangan diganggu lagi. “Adapun pelaksanaannya, setelah menjadi UU IKN, bisa sepuluh, bisa dua puluh tahun mendatang,” paparnya.

Lebih lanjat kata Cornelis, lokasi IKN di Kalimantan, bukan atas permintaan penduduk Penajam Paser  Utara  dan  Kalimantan  umumnya. “Kami, terutama orang Dayak, tak pernah meminta-minta. Jika Presiden Joko Widodo melihat Kalimantan cocok menjadi IKN, artinya, beliau punya visi ke depan. Jokowi  itu seorang pemimpin visioner. Pulau Jawa daya tampungnya sudah maksimal, kita harus melihat  500 tahun ke depan.” ujarnya.

Kalimantan, selain posisinya sangat strategis juga aman dari bahaya tsunami, gempa bumi, dan penduduknya juga masih sedikit.  Kalimantan juga merupakan penyumbang pendapatan negara yang cukup besar dari sumber daya alamnya.

Penduduk juga  kata Cornelis, tidak pernah mempersoalkan kedatangan suku-suku lain di Kalimantan, seperti, Bugis, Jawa, Batak, dan sebagainya, semua rukun!  “Sejak Indonesia merdeka, sampai saat ini, tidak pernah orang Kalimantan memberontak. Baik zaman kerajaan, maupun zaman Indonesia merdeka,”katanya.

Mantan Gubernur Kalimantan Barat tersebut berpendapat, ide dan pemikiran Jokowi, membangun  ibu kota negara  sangat terencana. Didesain dan  dirancang dari  nol. “Jadi, Kalimantan bukanlah seperti yang dikemukakan Edy Mulyadi. Sabah, Sarawak, dan Brunei nyatanya tidak juga tempat jin buang anak, atau tempat genderuwo.” Paparnya.

Cornelis  balik bertanya apa maksud Edy Mulyadi melempar kata-kata yang tidak pantas kepada Jokowi, Prabowo, dan orang Kalimantan? Perlu dicatat, ujarnya, Kalimantan daerah makmur, semuanya  lengkap. Kurang apa?

“Jika saat ini kami belum kaya raya, konglomerat, karena kami baru mulai. Tapi tidak kalah dibanding Edy Mulyadi. Kita lahir sama-sama tidak membawa apa-apa. Mati juga tidak membawa apa-apa. Jadi, selama hidup, berbuatlah baik dan, sebisa mungkin, melayani sesama. Jangan jumawa. Jangan menghina! Kita ini sama, setara di hadapan Tuhan, ”ujarnya.

Mencermati pernyataan Edy Mulyadi dan kawan-kawan, Cornelis berpesan kepada masyarakat. “Harus waspada,jangan terpancing, jangan masuk ke dalam perangkap yang dimainkan mereka dan jangan mau menari di genderang yang mereka tabuhkan.” Ujarnya.

“Kita memang tersinggung. Kita marah dengan caranya. Namun, tetap ingat NKRI harga mati. Yang kita khawatirkan dan kita takuti ke depan, jika Kalimantan tidak bisa terkontrol oleh Negara, akan menjadi sarang kelompok-kelompok radikal, intoleran, anti-Pancasila, mengingat wilayah Kalimantan begitu luas,” kata Cornelis.

Jadi, kata Cornelis, boleh gusar dan murka pada Edy Mulyadi dan kelompoknya, namun, tetap berpikir dengan kepala dingin. “Persoalan hukum,  serahkan pada Polri,”tandasnya. (Ali).

Related posts