Jakarta-Indonesia Weekly
Komisi B DPRD DKI Jakarta, mendorong perumusan kebijakan dan perencanaan anggaran yang lebih komprehensif dalam rangka pengembangan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Muara Angke., Jakarta Utara.
Menyusul evaluasi atas mandeknya aktivitas ribuan kapal yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Komisi, B DPRD DKI Jakarta, menekankan perlunya perbaikan manajemen operasional pelabuhan, untuk mengatisifasi penumpukan kapal yang serius akibat kelebihan kapasitas.
Sebagaimana diketahui, KKP dan Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan moratorium pangkalan bagi kapal baru sejak Januari 2026 lalu. Sementara jangka panjangnya, gubernur DKI Jakarta berencana akan melakukan perluasan fasilitas pelabuhan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas.
Pemerintah DKI Jakarta sebenarnya sudah mencari solusi mengatasi padatnya kapal nelayan di Muara Angke. Selain sudah membangun Pelabuhan Nelayan di Kali Adem, dalam jangka Panjang akan segera memperluas pelabuhan Muara Angke, dengan menambah kapasitas antara 500 hingga 600 kapal.
“Daya tampung Pelabuhan Muara Angke sekarang berdasarkan data, hanya berkisar 400 hingga 500 kapal, bila ditambah maka kapasitasnya akan bertambah dua kali lipat”, demikian kata gubernur DKI Jakarta Pramono Anung,di Cawang, Jakarta Timur, Kamis (29/1/2026 lalu).
Sementara, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh, menegaskan perlunya langkah konkret dan perencanaan jangka panjang dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Muara Angke.
Hal itu, dijelaskan Harivan Paloh ketika peninjauan langsung ke Pelabuhan Muara Angke dan Kali Adem pada Selasa (14/4) lalu, Komisi B menyoroti pentingnya kelancaran operasional di kawasan tersebut untuk menjaga stabilitas ekonomi sektor perikanan dan transportasi laut.
Nova menilai hambatan operasional di Pelabuhan Muara Angke, tidak boleh terulang kembali. Sebagai titik vital aktivitas pesisir utara Jakarta, gangguan pada satu unit kapal saja dapat memicu dampak berantai bagi ribuan kapal lainnya yang bersandar. “Satu-dua kapal saja terhambat keluar, akan berdampak besar dan tentu tidak baik,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, para nelayan, pemilik kapal dan pengusaha perikanan di Muara Angke mengalami kerugian miliaran rupiah akibat terhambatnya keluar-masuk kapal awal januari 2026 lalu. Oleh karena itu tandas politisi dari partai Nasdem tersebut kedepan tidak boleh terulang Kembali terjadinya kepadatan seperti itu. (sumita/zul)
