Jakarta Indonesia Weekly
Para nelayan, pemilik kapal dan pengusaha Doking (tempat perbaikan kapal) mengeluh, lantaran sulitnya keluar -masuk kapal di kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke, Pluit Penjaringan Jakarta Utara.
Pemilik kapal harus menuggu dua hingga tujuh hari untuk bongkar dan naik doking akibat banyaknya kapal yang parkir di pelabuhan nelayan Muara Angke. “Untuk bongkar dan keluar kapal, kami harus menunggu dua hari hingga satu minggu,”ujar pemilik kapal yang tak bersedia disebut namanya, Jumat (29/01/2021) lalu.
Hal sama dialami pemilik Doking PT. Jaya Sejati. Kapal yang mau masuk doking kesulitan masuk lantaran ada puluhan kapal yang gross-tonnya besar parkir di pintu masuk doking miliknya. “Kalau terus-terusan begini bisa bangkrut kita,”katanya.
Pengusaha lainnya tak bersedia disebut namanya sebut saja RR, menduga banyaknya kapal ikan besar,sengaja parkir di Muara Angke untuk menghindari biaya parkir kapal yang cukup mahal di Muara Baru.
Untuk diketahui seharusnya kapal-kapal besar itu hanya boleh sandar untuk bongkar tetapi tidak boleh parkir lama di pelabuhan Muara Angke. “Selain itu kemungkinan banyak kapal-kapal yang parkir di Muara Angke dalam keadaan kosong atau belum ada mesin,” kata pemilik kapal sebut saja JJ ketika berbincang-bincang dengan Indonesia Weekly belum lama ini.
Menurut Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (UP3) Muara Angke, Mahad, banyaknya kapal sandar di pelebuhan Muara Angke sekarang ini umum terjadi. Karena pada akhir tahun dan awal tahun menjelang Imlek banyak kapal masuk untuk sandar. “Setelah itu atau habis libur Imlek, kapal-kapal berlayar kembali,” katanya.
Keluhan para pemilik kapal, juga langsung ditanggapi UP3 dengan melakukan penertiban bahkan melakukan penarikan agar kapal bisa sandar atau keluar untuk berlayar. Mahad menghimbau jika ada pengusaha yang mengalami kesulitan untuk berkoordinasi.
Lakukan Kunjungan
Menanggapi hal itu, Politisi partai Demokrat dan juga ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta,Mujiyono, Senin, (31/01/2022) di kantor di DPRD DKI Jakarta mengatakan, pemprov DKI Jakarta khususnya Dinas terkait harus segera mengambil tindakan dan solusi agar bongkar muat kapal di kawasan Muara Angke tidak terganggu.
Keluhan para pemilik kapal dan pengusaha doking harus segera diakomudir. Karena jika hal ini terus terjadi akan menganggu perekonomian di Muara Angke. Para pengusaha dan nelayan itu kata Mujiyono merupakan pengerak ekonomi Negara. “Mereka bayar pajak dan menampung tenaga kerja yang cukup besar. Jadi kelancaran usaha mereka harus dibantu,” ujarnya.
Mujiyono akan memerintahkan anggota dewan khususnya dari partai Demokrat komisi B untuk melihat kondisi yang sebenarnya di Muara Angke. Karena keluhan sulitnya bongkar muat dan kejadian seperti kebakaran sudah sering terjadi. “Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan dan kejadiannya terus berulang,”tandasnya. (****)
