Jakarta-Indonesia Weekly
Presiden Prabowo Subianto menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan utang masa lalu UMKM di Bank Milik Negara (Himbara) cukup besar, dan akan segera dihapus.
“Ini dalam proses. Jadi, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, bisa diselesaikan,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).
Menko Perekonomian Airlangga menegaskan pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) penghapusan utang UMKM. Ini termasuk tagihan masa lalu dari sejumlah petani dan nelayan di Indonesia.
Ia menyebut bank pelat merah berbeda dengan swasta. Airlangga menegaskan bank swasta bisa langsung menghapus buku dan menghapus tagih utang pelaku UMKM, tapi tidak dengan Himbara.
“Karena kita ketahui di masa lalu ada program-program pemerintah yang terkait dengan sektor pertanian. Apabila tidak ada program hapus buku (dan) hapus tagih, maka kepada daftar masyarakat, petani, nelayan yang mendapatkan program dan bermasalah, itu masuk di dalam database Kementerian Keuangan, sistem layanan informasi keuangan (SLIK),” jelas Airlangga.
Berdasarkan data BPS, jumlah rumah tangga petani di Indonesia berjumlah 27.368.975 rumah tangga, jumlah nelayan sekitar 2.773.538 orang dan jumlah UMKM di Indonesia tahun 2023 mencapai sekitar 66 juta.
Airlangga menegaskan hapus buku dan hapus tagih ini diharapkan bisa menggulirkan kredit untuk masyarakat, terutama petani dan nelayan. Adanya kredit macet, katanya para petani dan nelayan tidak bisa mendapatkan fasilitas perbankan. “Oleh karena itu, ini semacam ‘moratorium’ kepada mereka yang pernah bermasalah,” tandasnya. (zul)
