JAKARTA, Indonesia Weekly–
Ribuan nelayan dan pelaku usaha perikanan Muara Angke dan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (18/12/2025) pagi, desak Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi kebijakan perikanan di Indonesia.
Berdasarkan pantauan Indonesia Weekly para nelayan dengan membawa spanduk yang berisi aspirasi memadati tugu Monas. Spanduk menuntut pemerintah,tolak Naturalisasi Kapal Asing,tolak, hapus PBB Laut, tolak kuota Ikan, turunkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) menjadi 3 persen bertebaran.
Tak kurang 7000 massa turun ke jalan mewakili jeritan hati nelayan dan pelaku usaha perikanan untuk mengikuti aksi nasional di kawasan Istana Presiden dan Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) itu.
James Then, Sekjen Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI), minta Presiden Prabowo Subianto turun tangan dalam merumuskan dan mereformasi kebijakan perikanan.“Kondisi saat ini sangat memberatkan nelayan, terutama kebijakan KKP yang tidak berpihak pada pelaku usaha perikanan,”katanya seraya menambahkan hampir 40 persen kapal nelayan tak bisa melaut akibat kebijakan tersebut.
Jika kondisi ini diteruskan, James memperkirakan sekitar 17 ribu kepala keluarga di Muara Baru dan Muara Angke berpotensi kehilangan mata pencaharian.Selain itu, James menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu memastikan KKP melibatkan nelayan dan pelaku usaha perikanan saat merumuskan dan menerapkan kebijakan.
Sehingga katanya, program pemerintah tepat sasaran dan mengutamakan kesejahteraan nelayan.“Kami, nelayan Indonesia, merupakan bagian dari dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Kami berharap aspirasi kami direalisasikan, termasuk Tolak Naturalisasi Kapal Asing, Tolak Diskriminasi Kapal Angkut, Hapus PBB Laut, Tolak Kuota Penangkapan Ikan, dan Turunkan PNBP menjadi 3 persen,” tandas James. (zul)
