Penulis: Chazali H Situmorang (CHS) /Ketua DJSN 2011-2015
IndonesiaWeekly — Perdebatan mengenai pengembalian anggaran sekitar Rp10 triliun dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Keuangan tidak semestinya berhenti pada soal pemindahan pos anggaran. Di balik angka tersebut terdapat persoalan yang lebih mendasar: bagaimana negara menempatkan dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, bagaimana hubungan pemerintah dengan BPJS Kesehatan, serta apakah desain anggaran telah selaras dengan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada 16 September 2026, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa terdapat anggaran Rp10 triliun yang ditempatkan melalui Kementerian Kesehatan untuk mendukung BPJS Kesehatan. Menurut penjelasan tersebut, mekanisme penyaluran menghadapi ketentuan yang mengaitkannya dengan penambahan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau perubahan tarif. Karena itu, dana tersebut dikembalikan kepada Kementerian Keuangan untuk disalurkan melalui mekanisme lain. Pemerintah menyatakan dana itu tetap diperuntukkan bagi pembiayaan BPJS Kesehatan.
Kasus ini menunjukkan adanya persoalan dalam desain penganggaran. Dana yang tujuan akhirnya jelas, yakni mendukung pembiayaan jaminan kesehatan, berpotensi tertahan ketika nomenklatur anggaran, kewenangan pengguna anggaran, dan mekanisme pencairan tidak berjalan dalam satu desain yang selaras.
Konstitusi sebenarnya telah memberikan arah. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas jaminan sosial. Pasal 34 ayat (2) mengamanatkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah serta tidak mampu. Sementara Pasal 34 ayat (3) menegaskan tanggung jawab negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.
Amanat tersebut diterjemahkan melalui UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam undang-undang itu, iuran bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayar pemerintah. Pada tahap pertama, kewajiban tersebut dilaksanakan melalui program jaminan kesehatan. Dengan demikian, PBI JKN bukan sekadar bantuan pemerintah, melainkan bagian dari pelaksanaan kewajiban negara dalam sistem jaminan sosial.
Persoalannya menjadi lebih jelas ketika melihat konsep Dana Jaminan Sosial. UU SJSN mendefinisikannya sebagai dana amanat milik seluruh peserta yang berasal dari iuran beserta hasil pengembangannya dan digunakan untuk pembayaran manfaat serta penyelenggaraan program. Karena itu, karakter dana jaminan sosial berbeda dengan belanja kementerian pada umumnya.
UU Nomor 24 Tahun 2011 juga menempatkan BPJS sebagai badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial. BPJS Kesehatan secara khusus menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Perbedaan kedudukan antara kementerian dan BPJS penting diperhatikan ketika pemerintah merancang mekanisme pembiayaan.
Dalam konteks tersebut, gagasan agar anggaran PBI tidak lagi terlalu bergantung pada belanja Kementerian Kesehatan layak menjadi bahan pembahasan kebijakan. Mekanisme perbendaharaan negara dapat ditata agar kewajiban pemerintah terhadap pembiayaan JKN memiliki jalur yang lebih langsung, transparan, dan terukur kepada BPJS Kesehatan, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PMK mengenai pembayaran iuran juga menempatkan iuran PBI sebagai kewajiban pemerintah pusat. Ketika kebutuhan pembiayaan sistem JKN berkembang, tetapi penggunaan anggaran masih terikat pada mekanisme tertentu di kementerian, dapat muncul kesenjangan antara kebutuhan program dan kemampuan mengeksekusi anggaran. Di titik inilah persoalan administrasi berpotensi memengaruhi kesinambungan pembiayaan pelayanan kesehatan.
Karena itu, kasus Rp10 triliun tersebut dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi arsitektur pembiayaan PBI. Anggaran iuran PBI perlu dibedakan secara jelas dari belanja program reguler Kementerian Kesehatan. Transparansi juga perlu diperkuat, mulai dari jumlah peserta PBI, besaran iuran, total kewajiban pemerintah, pembayaran kepada BPJS, hingga kebutuhan tambahan yang muncul.
Penyaluran berbasis data peserta juga penting. Setelah kepesertaan dan besaran iuran ditetapkan berdasarkan aturan, proses pencairan seharusnya dapat berlangsung dengan mekanisme yang efisien. Rekonsiliasi tetap diperlukan untuk menjaga akurasi dan mencegah pembayaran tidak semestinya, tetapi proses tersebut perlu dirancang agar tidak menghambat keseluruhan pembiayaan.
Pada saat yang sama, pemerintah dan DPR perlu memastikan bahwa regulasi teknis tidak justru menciptakan hambatan terhadap pelaksanaan kewajiban negara. Jika suatu kebutuhan pembiayaan tidak dapat disalurkan karena desain aturan yang terlalu sempit, yang perlu dievaluasi bukan hanya pelaksanaannya, tetapi juga desain regulasinya.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah kejelasan nomenklatur. Anggaran sekitar Rp10 triliun yang dibahas pada September 2026 perlu dijelaskan secara konsisten kepada publik: apakah merupakan tambahan iuran PBI, dukungan akibat perubahan tarif, penambahan kepesertaan, atau bentuk dukungan fiskal lainnya. Kejelasan tersebut menentukan dasar hukum, mekanisme pencairan, serta bentuk pertanggungjawaban anggaran.
Pada akhirnya, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai apakah dana berada di Kementerian Kesehatan atau Kementerian Keuangan. Yang lebih penting ialah memastikan anggaran jaminan kesehatan ditempatkan sesuai tujuan dan karakter hukumnya. Jika dana diperuntukkan bagi pembiayaan peserta miskin dan tidak mampu serta keberlanjutan JKN, maka mekanisme penganggarannya harus menjamin ketepatan waktu, ketepatan jumlah, dasar hukum yang jelas, dan pengawasan yang memadai.
JKN merupakan instrumen penting dalam pemenuhan hak sosial masyarakat. Karena itu, dana PBI perlu dipandang bukan sekadar angka subsidi dalam APBN, melainkan bagian dari mekanisme pemenuhan hak peserta. Tata kelolanya harus mampu mempertemukan disiplin keuangan negara dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, sehingga persoalan administratif tidak berkembang menjadi persoalan pelayanan publik.
Rujukan Utama
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya Pasal 1, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 19-20, dan Pasal 47.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, khususnya Pasal 7 dan ketentuan mengenai pemisahan aset BPJS dan Dana Jaminan Sosial.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2024 tentang perubahan atas PMK Nomor 78/PMK.02/2020 mengenai pembayaran kontribusi/iuran Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.02/2022 tentang perubahan ketiga atas PMK Nomor 10/PMK.02/2018 mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran JKN PBI.
- Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, 16 September 2026, sebagaimana diberitakan Detik.com, Bloomberg Technoz, dan Bisnis.com mengenai pengembalian dana sekitar Rp10 triliun kepada Kementerian Keuangan.
Cibubur, 26 September 2026
[Editor: Hendrik I Raseukiy]
