Penulis : Dr.drs. tepat. Chazali H Situmorang, M.Sc., CIRB, CHSE, FISQua (Pernah Ketua Umum HMI Cabang Medan)
IndonesiaWeekly –Refleksi pribadi seorang aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sekira 45 lampau, saya berproses di Cabang Kota Medan. Di sana kami belajar bahwa intelektualitas keberanian tanpa moral hanyalah kepandaian yang kehilangan arah; bahwa Islam bukan sekedar identitas, tetapi nafas etik; bahwa perjuangan tidak boleh berhenti demi kepentingan diri sendiri. Moto, Yakin Usaha Sampai kami memahaminya bukan sebagai seruan seremonial semata, melainkan disiplin batin: yakin pada nilai, bekerja dengan akal sehat, dan menuntaskan ikhtiar dalam ridha Allah SWT.
Oleh karena itu, ketika hari ini banyak alumni HMI berada di parlemen pusat-pusat kekuasaan—pemerintahan, partai, politik, birokrasi, badan usaha, kampus, organisasi profesi, dan ruang pengambilan keputusan—perasaan saya bercampur. Ada kebanggaan karena HMI memang mendidik kader agar hadir di tengah persoalan bangsa. Tetapi muncul pertanyaan, apakah kehadiran alumni HMI di lingkaran kekuasaan masih membawa nilai HMI, atau nilai itu berhenti di ruang perkaderan dan forum reuni?
Tujuan HMI menegaskan cita-cita membentuk insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Moto ini bukan sekedar ornamen konstitusi, melainkan ukuran moral seorang kader. Status alumni tidak membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban terhadap nilai yang pernah diikrarkan.
HMI bukan pabrik pejabat atau lembaga penyedia tenaga untuk mengisi kabinet, parlemen, jabatan komisaris, direksi, dan posisi strategis lainnya. Jika keberhasilan kaderisasi hanya dihitung dari banyaknya alumni yang menjadi menteri, kepala daerah, anggota DPR, ketua partai, pejabat tinggi, atau pemimpin korporasi, HMI akan mengecil menjadi jaringan mobilitas sosial. Cita-citanya yang lebih besar: menghadirkan manusia yang mampu memberi arah kepada kekuasaan, bukan sekadar memperoleh tempat di dalamnya.
Kekuasaan memiliki ekosistem sendiri: kepentingan politik, kelompok loyalitas, tekanan partai, hubungan bisnis, transaksi jabatan, patronase, dan godaan mempertahankan posisi. Ketika kompromi menjadi pembenaran atas hilangnya prinsip, kader kehilangan kompas. Ketika akses lebih penting daripada integritas, kedekatan lebih bernilai daripada kompetensi, dan dianggap lebih aman daripada menyampaikan kebenaran, Insan Cita mulai mengalami pelunturan.
Tantangan integritas, bukan persoalan imajiner. Survei Penilaian Integritas KPK 2025 menempatkan Indeks Integritas Nasional pada 72,32, kategori rentan. Transparency International dalam Indeks Persepsi Korupsi 2025 menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100. Angka-angka ini tidak boleh dipakai untuk menuduh kelompok tertentu, apalagi alumni HMI secara kolektif. Namun angka tersebut menjadi cermin bahwa siapa pun yang berada di pusat kekuasaan bekerja dalam ekosistem yang mudah mengikis idealisme jika daya tahan etiknya lemah.
Cara menguji, seorang alumni HMI melekat sebagai insan akademis yang terlihat dari keberanian menggunakan nalar, data, dan objektivitas, termasuk ketika kesimpulannya tidak menyenangkan atasan atau kelompoknya. Insan pencipta terlihat dari kemampuan melahirkan solusi, bukan sekadar mengulang slogan. Insan pengabdi terlihat dari siapa yang memperoleh manfaat dari kekuasaannya: rakyat atau lingkaran terdekat. Insan yang bernafaskan Islam terlihat bukan dari banyaknya simbol, tetapi dari amanah, keadilan, kejujuran, kesederhanaan, dan keberanian menolak yang batil. Tanggung jawab mewujudkan masyarakat adil dan makmur diuji oleh kebijakan nyata, bukan pidato.
Alumni HMI justru perlu hadir di kekuasaan. Bangsa membutuhkan orang-orang yang terlatih berpikir, berorganisasi, dan berjuang. Masalah muncul ketika kekuasaan masuk terlalu dalam ke dalam diri alumni, lalu mengubah cara berpikir dan memandang benar-salah. Pada titik itu, seseorang mungkin masih memakai atribut alumni dan hadir dalam forum KAHMI, tetapi secara substansi telah jauh dari semangat yang dahulu membentuk dirinya. Jangan sampai, ikatan alumni berubah menjadi jaringan saling mengamankan. Jangan sampai solidaritas korps bergeser menjadi solidaritas kepentingan.
Istilah abang; adik; senior, junior; kakanda; adinda janganlah menjadi jalan pintas memperoleh posisi, proyek, proteksi, atau akses. Persaudaraan kader adalah kekuatan jika dipakai untuk saling mengingatkan. Hal ini, menjadi penyakit jika dipakai untuk saling menutupi. HMI mengajarkan persaudaraan, bukan impunitas. Loyalitas kepada kawan tidak boleh lebih tinggi daripada loyalitas kepada kebenaran. Maka dari itu, Korps Alumni HMI (KAHMI) dan seluruh alumni perlu bertanya, setelah berada di mana-mana, apa yang mereka ubah? Apakah birokrasi lebih profesional, politik lebih beradab, kebijakan lebih adil, korupsi berkurang, dan keberpihakan kepada kelompok lemah semakin nyata? Atau kita hanya memperluas jaringan tanpa dampak moral?
Kehadiran tanpa pengaruh nilai hanyalah statistik jabatan. Keyakinan Yakin Usaha Sampai juga perlu dibersihkan dari tafsir yang keliru. “Sampai” bukan berarti sampai memperoleh jabatan, menjadi menteri, ketua partai, atau memiliki akses ke pusat kekuasaan. “Sampai” berarti sampai nilai menjelma menjadi amal; sampai ilmu melahirkan kebermanfaatan; sampai kekuasaan melahirkan keadilan; sampai akhir pribadi tidak memutus tanggung jawab sosial; dan sampai seluruh usaha layak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Kader dapat memahami bahasa politik tanpa menjadi licik, membangun jaringan tanpa nepotisme, dan loyal kepada pemerintah atau partai tanpa kehilangan keberanian. Maka, boleh dekat dengan kekuasaan, tetapi harus memiliki jarak moral untuk mengatakan: ini benar dan itu salah.
Ujian terbesar alumni HMI bukan ketika berada di luar kekuasaan, melainkan ketika berada di dalamnya. Di luar kekuasaan, berbicara idealisme relatif mudah sedangkan di dalam kekuasaan idealisme memiliki harga: kehilangan kenyamanan, akses, promosi, bahkan jabatan. Apakah kita masih berani berbeda ketika kepentingan publik menuntutnya? Apakah kita mampu berkata tidak kepada orang yang memberi posisi? Apakah kita dapat membedakan syukur atas amanah dengan ketergantungan kepada pemberi amanah?
Alumni harus tetap menjadi produk bernilai. Jika nilai itu mati setelah seseorang memperoleh kekuasaan, yang tersisa hanyalah riwayat organisasi, bukan karakter kader. Kepada para alumni yang hari ini berada di lingkaran kekuasaan, pertanyaannya sederhana tetapi berat: ketika jabatan selesai, apa yang akan dikenang dari kita? Kedekatan dengan penguasaan, atau keberanian menjaga amanah? Banyaknya posisi yang pernah diduduki, atau kebijakan baik yang diperjuangkan? Jaringan yang dibangun, atau integritas yang dipertahankan?
Sekira 45 tahun setelah masa saya di HMI Cabang Medan, saya masih percaya pada nilai Insan Cita. Tetapi Insan Cita tidak boleh hanya hidup dalam buku perkaderan, pidato milad, atau nostalgia senior. Ia harus hidup di ruang kabinet, birokrasi, parlemen, arah, kampus, pengadilan, rumah sakit, kantor pelayanan, dan setiap tempat alumni HMI memegang amanah.
Jika alumni HMI mampu melakukan hal itu, mereka benar-benar mewarnai ekosistem kekuasaan. Namun jika nilai ditukar dengan akses, kritik dengan kenyamanan, profesionalisme dengan kedekatan, dan agama hanya tinggal simbol, maka kita harus berani mengakui: bukan ekosistem yang kita warnai, melainkan kita yang perlahan-lahan diterangi olehnya. Dan, bagi seorang kader HMI, seharusnya tidak ada peringatan yang lebih keras dari itu.
Cibubur, 18 September 2026
Tulisan ini sebagai refleksi pada acara Musda KAHMI Medan, 19 September 2026
