Dasco dan Ujian Kepemimpinan di Kursi Wakil Presiden

Ketua Umum RJ-08, Ary Abdurrahman K

Oleh: Ary Abdurrahman K

JAKARTA — Pergantian kepemimpinan nasional tidak semestinya hanya dipandang sebagai pergantian figur. Lebih dari itu, setiap perubahan dalam struktur kepemimpinan negara harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kebutuhan pemerintahan, kualitas kepemimpinan, serta arah perjalanan bangsa ke depan.

Read More

Indonesia kini memasuki babak politik baru menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026. Keputusan tersebut membawa konsekuensi konstitusional berupa kekosongan jabatan Wakil Presiden yang harus segera diisi melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Di tengah perkembangan tersebut, berbagai aspirasi mulai bermunculan dari kelompok masyarakat, organisasi politik, hingga elemen relawan. Salah satu gagasan yang patut dicermati datang dari Rakyat Jaga (RJ) 08 (Prabowo Subianto), yang melalui Ketua Umumnya, Ary Abdurrahman K, mengusulkan nama Sufmi Dasco Ahmad untuk dipertimbangkan sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Usulan ini menarik untuk dibicarakan, bukan semata-mata karena nama yang diajukan merupakan tokoh penting di lingkungan Partai Gerindra, melainkan karena menyangkut pertanyaan lebih besar: seperti apa sosok Wakil Presiden yang dibutuhkan Indonesia dalam menghadapi tantangan pemerintahan ke depan?

Bagi RJ-08, Dasco dipandang memiliki pengalaman politik, kemampuan komunikasi, serta kedekatan kerja dengan Presiden Prabowo. Pengalaman tersebut dianggap dapat menjadi modal untuk membangun koordinasi pemerintahan yang lebih efektif.

Dasco bukan figur yang muncul secara tiba-tiba dalam panggung politik nasional. Ia merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra dan menjabat Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk periode 2024–2029. Pengalaman panjangnya di parlemen menjadi bagian penting dalam membaca kapasitas politik yang dimilikinya.

Namun, jabatan dan pengalaman politik saja tidak cukup untuk menjadi ukuran kelayakan seseorang menduduki posisi Wakil Presiden. Publik membutuhkan lebih dari sekadar figur yang dikenal dekat dengan pusat kekuasaan. Dibutuhkan sosok yang memahami tata kelola pemerintahan, mampu membangun koordinasi lintas lembaga, memiliki integritas, serta sanggup menerjemahkan kepentingan nasional ke dalam kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di sinilah gagasan mengenai Dasco perlu ditempatkan dalam ruang diskusi yang lebih objektif.

Selama ini, salah satu alasan yang sering dikemukakan para pendukung Dasco adalah loyalitas dan kesamaan visi dengan Prabowo. Dalam pemerintahan presidensial, kesamaan arah dan kemampuan bekerja sama antara Presiden dan Wakil Presiden memang penting. Keduanya tidak boleh berjalan dengan agenda yang saling bertentangan.

Akan tetapi, loyalitas kepada Presiden tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran kepemimpinan. Loyalitas yang sesungguhnya harus berorientasi pada kepentingan negara dan rakyat, bukan semata-mata pada kepentingan individu maupun kelompok politik.

Wakil Presiden harus memiliki keberanian memberikan pertimbangan, menyampaikan evaluasi, dan menawarkan solusi apabila terdapat kebijakan yang membutuhkan penyempurnaan. Dengan demikian, hubungan Presiden dan Wakil Presiden bukan sekadar hubungan antara pemberi perintah dan pelaksana, melainkan kemitraan konstitusional untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai kepentingan nasional.

Aspek lain yang patut diperhatikan adalah kemampuan menjembatani komunikasi antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat. Pengalaman Dasco sebagai pimpinan DPR tentu menjadi modal yang relevan untuk memahami dinamika politik dan proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif.

Namun, kemampuan membangun komunikasi politik juga harus dibarengi dengan komitmen menjaga independensi kelembagaan. Apalagi, Dasco merupakan tokoh Partai Gerindra yang memiliki posisi strategis dalam struktur politik partai tersebut.

Publik tentu berharap apabila seorang tokoh partai dipercaya memasuki jabatan eksekutif, kepentingan pemerintahan dan kepentingan seluruh rakyat tetap menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada kesan bahwa jabatan negara hanya menjadi perpanjangan kepentingan organisasi politik tertentu.

Bagi RJ-08, kehadiran Dasco dalam pemerintahan Prabowo dipandang berpotensi memperkuat koordinasi dan konsolidasi politik nasional. Aspirasi tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat untuk menyampaikan pandangan mengenai arah kepemimpinan negara.

Namun, gagasan tersebut juga perlu disertai pembahasan mengenai agenda konkret yang hendak diperjuangkan. Persoalan ekonomi rakyat, lapangan pekerjaan, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pemberantasan korupsi, hingga pemerataan pembangunan merupakan pekerjaan besar yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan kekuatan komunikasi politik.

Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu memastikan kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Keberhasilan pemerintahan tidak semestinya hanya diukur dari soliditas elite politik, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, dan keadilan sosial.

Karena itu, siapa pun yang nantinya mengisi posisi Wakil Presiden harus siap memikul tanggung jawab tersebut. Jabatan itu bukan hadiah politik, bukan pula sekadar simbol kedekatan dengan Presiden. Ia merupakan amanah konstitusional yang membawa konsekuensi besar terhadap perjalanan bangsa.

Dari sisi ketatanegaraan, proses pengisian jabatan Wakil Presiden juga harus menjadi perhatian bersama. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara jelas mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, aspirasi RJ-08 maupun usulan dari kelompok masyarakat lainnya merupakan masukan politik yang dapat menjadi bahan pertimbangan. Penentuan calon dan pemilihan tetap harus berjalan sesuai kewenangan konstitusional Presiden dan MPR.

MPR sendiri telah menjadwalkan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden pada 2 Desember 2026. Tahapan ini harus dihormati sebagai bagian dari proses demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai sosok pengganti Gibran seharusnya tidak terjebak dalam persaingan nama, popularitas, ataupun besarnya dukungan kelompok tertentu. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan Indonesia memperoleh figur Wakil Presiden yang memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, dan komitmen kebangsaan.

Aspirasi RJ-08 yang mengajukan Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu pandangan yang layak masuk dalam diskursus publik. Namun, setiap usulan harus terbuka terhadap penilaian, pertanyaan, dan pertimbangan yang objektif.

Sebab, masa depan kepemimpinan Indonesia tidak boleh hanya ditentukan oleh siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, melainkan oleh siapa yang mampu menjalankan amanah negara dengan penuh tanggung jawab.

Pada titik inilah kualitas seorang pemimpin sesungguhnya diuji: bukan dari seberapa besar dukungan yang mengiringinya, melainkan dari seberapa besar manfaat kepemimpinannya bagi bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.

Related posts