Polres Kota Depok Bantah Halangi Satpol PP Segel Gedung Noma Coffee dan Melstore.JKT di Sempadan Ciliwung

Dua bangunan gedung yang menjadi objek rencana penyegelan Satpol PP Kota Depok di Jalan Komjen Pol M. Jasin, Kampung Kelapa Dua, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis. Bangunan tersebut masing-masing disewa dan digunakan sebagai tempat usaha Noma Coffee dan butik Melstore.JKT. Keduanya menjadi sorotan terkait dugaan pelanggaran perizinan bangunan dan ketentuan garis sempadan Sungai Ciliwung. [Indonesiaweekly.co.id/Hendrik I Raseukiy]

Kota Depok  – Polres Metro Depok membantah menghalangi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota depok segel dua bangunan gedung di Jalan Akses UI/Komjen Pol M. Jasin, RT 002/RW 009, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

Kedua bangunan yang saat ini disewa dan digunakan sebagai tempat usaha Noma Coffee dan butik Melstore.JKT tersebut menjadi objek rencana penindakan administratif Satpol PP karena melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS) Ciliwung.

Read More

Unit Penyidik ​​​​​​Harta dan Benda (Harda) Satreskrim Polres Metro Depok, Firmansyah, menegaskan bahwa penyelidikan atas laporan polisi yang dibuat Anasiha Putri Sakina (Anas) tidak berkaitan dengan kewenangan Satpol PP dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah.

“Kalau mau disegel, disegel saja. Tidak ada ringkasan dengan laporan Ibu Anasiha (Putri Sakina) yang dilakukan oleh kuasa hukum Viktor (Sohilait) kepada Polres Depok. Yang dilaporkan adalah seseorang bernama Hafes Bukhori. Masalah ini masih dalam penyelidikan, masih permulaan, jadi boleh saja jika dilakukan tindakan mematuhi hukum administrasi perda yang ada. Tidak ada izin dengan Harda,” ujar Firmansyah, Selasa (3/11/2026).

Menurut Firmansyah, proses penyelidikan laporan polisi dan penegakan hukum administrasi oleh pemerintah daerah merupakan dua hal yang berbeda. Dengan demikian, adanya laporan polisi tidak serta-merta menjadi alasan untuk menghentikan atau menunda tindakan administratif terhadap bangunan yang diduga melanggar ketentuan tata ruang.

Pernyataan penyidik​​tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai alasan Satpol PP Kota Depok sebelumnya menyatakan tidak jadi melakukan penandatanganan karena kedua masalah bangunan tersebut karena sedang ditangani kepolisian.

Kepala Bidang Penegakan Hukum (Kabid Gakkum) Satpol PP Kota Depok, Hendar Fradesa, ketika dimintai keterangan pada 13 Oktober 2026, menyampaikan bahwa informasi mengenai penanganan perkara di kepolisian diperoleh dari pemberitaan media massa, lalu dihentikan secara tiba-tiba begitu saja. 

“Tidak jadi disegel, karena sudah dalam penanganan polisi. Begitu informasi yang kami tahu dari pemberitaan media massa. Beritanya sedang ada laporan di Polres Depok. Belum, Satpol PP belum ada komunikasi apalagi koordinasi dengan polres terkait masalah ini,” kata Hendar.

Hendar juga menjelaskan bahwa penanganan permasalahan kedua bangunan tersebut sebelumnya masih berada di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat (Trantibum), belum dilimpahkan ke Bidang Gakkum.

“Belum naik ke Gakkum. Masih jadi tugas dari Bidang Trantibum. Waktu itu ada datang pengacaranya dari pemilik gedung yang datang ke Bidang Trantibum, bidangnya Pak Agus, ada stafnya Pak Agus, namanya Adi yang menangani,” ujarnya.

Anomali, diakui Hendar untuk memberikan sanksi ini, tidak ada, atau sebelumnya tidak ada yang dikomunikasikan oleh Satpol PP kepada Polres Matro Depok.

Sementara itu, Sekretaris Satpol PP Kota Depok, Muhammad Reza, sebelumnya menyampaikan bahwa berencana menandatangani kedua bangunan tersebut pada rentang waktu 27–31 Juli 2026.

“Iya, akan disegel oleh kami, Satpol PP, direncanakan minggu depan. Nanti, kalau Abang minta juga untuk diberitahukan waktu kedatangannya. Nanti kami kasih tahu, kontak saya, dan ingatkan saya,” kata Reza, Selasa (21/7/2026).

Reza ketika itu didampingi Kepala Bidang Trantibam Raden Agus Mohammad. Ia juga menyampaikan bahwa setelah persetujuan, Pemkot Depok merencanakan tahapan proses lanjutan, termasuk kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Lokasi bangunan gedung mewah yang meliputi GSS Ciliwung dan menyalahi serta tidak memiliki IMB di Jalan Komjen Pol M. Jasin, Kampung Kelapa Dua, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis.[Indonesiaweekly/Hendrik I Raseukiy]

Hafis Bukhori Dilaporkan ke Polisi

Dalam penelusuran Indonesiaweekly.co.id, kedua bangunan tersebut memiliki pemilik yang berbeda. Gedung yang disewa dan digunakan Noma Coffee merupakan milik Anasiha Putri Sakina atau Anas. Sementara itu, bangunan yang disewa dan digunakan butik Melstore.JKT merupakan milik Husni Noparin.

Adapun Hafis Bukhori merupakan gambaran yang melaporkan Anas ke Polres Metro Depok. Dengan demikian, nama Hafis Bukhori perlu dibedakan dari kedua pemilik gedung yang menjadi objek pemberitaan ini. Belum ada informasi, apa sebab Bukhori melaporkan Anas. Penyidik ​​​​​​​​​​​​​masih mendalami permasalah ini apakah masuk ke ranah pidana atau perdata. 

Indonesiaweekly.co.id telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Anas pemilik gedung yang disewa Noma Coffee dan Husni Noparin selaku pemilik gedung yang disewa Melstore.JKT untuk memperoleh penjelasan mengenai status perizinan, riwayat pembangunan, serta dugaan pelanggaran garis dekat sungai.

Sementara itu, upaya menemui Hafis Bukhori, sosok yang dilaporkan Anas ke kepolisian, belum berhasil dilakukan. Hingga naskah ini disusun, Indonesiaweekly.co.id belum memperoleh alamat web yang dapat digunakan untuk menghubungi atau menghubungi yang bersangkutan.

Upaya konfirmasi kepada pihak-pihak tersebut merupakan bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan, terutama karena masalah ini mencakup dugaan pelanggaran peraturan tata ruang, kepemilikan bangunan, serta proses penanganan laporan polisi yang masih berjalan.

Enam Tahun Berdiri Berdiri, Dugaan Pelanggaran Tata Ruang Dipertanyakan

Persoalan kedua bangunan tersebut menjadi perhatian karena berdasarkan informasi yang dihimpun, pembangunan gedung telah berlangsung sejak tahun 2019. Kedua bangunan tersebut berada di kawasan Kampung Kelapa Dua, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, yang diperkirakan sebagian lahannya berada di kawasan yang setara dengan Sungai Ciliwung.

Dugaan pelanggaran tersebut perlu diperiksa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022–2042. Perda ini merupakan pedoman penyelenggaraan penataan ruang, termasuk pengaturan struktur ruang, pola ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Depok.

Selain itu terdapat Peraturan Wali Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Persyaratan Jarak Bebas Bangunan serta Pemanfaatan pada Daerah Sempadan.

Dalam ketentuan Perwal tersebut, garis sungai disesuaikan berdasarkan karakteristik dan kondisi sungai. Lampirannya juga mencantumkan Sungai Ciliwung dengan ketentuan garis sejajar 15 meter.

Ketentuan daerah tersebut perlu dibaca bersama Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Dalam Pasal 5 Permen PUPR tersebut mengatur garis sungai disesuaikan tidak bertanggul di kawasan perkotaan berdasarkan kedalaman sungai, yakni paling sedikit 10 meter untuk kedalaman tidak lebih dari 3 meter, 15 meter untuk kedalaman lebih dari 3 hingga 20 meter, serta 30 meter untuk kedalaman lebih dari 20 meter.

Ketentuan garis seharusnya sungai dimaksudkan untuk melindungi fungsi sungai, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengendalikan pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu ekosistem dan fungsi sumber daya udara.

UU Penataan Ruang yang mengatur Sanksi Administratif

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pasal 61 UU Penataan Ruang mengatur kewajiban setiap orang untuk menaati rencana tata ruang, memanfaatkan ruang sesuai keberlangsungan kegiatan pemanfaatan ruang, serta mematuhi ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya Pasal 62 mengatur bahwa setiap orang yang tidak menaati ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan-undangan.

Ketentuan pelaksanaannya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Oleh karena itu, penyelidikan laporan polisi yang masih berjalan tidak serta-merta menghapus kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum administratif terhadap dugaan pelanggaran tata ruang.

Meski demikian, kepastian mengenai pelanggaran GSS kedua bangunan harus didasarkan pada pengukuran teknis oleh otoritas yang berwenang, pemeriksaan dokumen perizinan, serta pencocokan lokasi bidang tanah dengan peta tata ruang dan penetapan garis sempadan sungai yang berlaku.

Persoalan yang kini perlu dijelaskan Pemkot Depok adalah bagaimana pengawasan pembangunan kedua gedung tersebut berlangsung sejak 2019, bagaimana status perizinannya, serta apa tindak lanjut konkret atas rencana penerimaan yang sebelumnya telah disampaikan Satpol PP.

Penegasan Polres Metro Depok bahwa penyelidikan laporan polisi tidak menghalangi penegakan hukum administrasi seharusnya memberikan kejelasan mengenai tidak adanya hambatan dari kepolisian bagi Satpol PP untuk menjalankan kewenangannya.

Masyarakat kini menunggu tindakan pasti Pemkot Depok dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut, memastikan sekaligus melindungi kawasan Sungai Ciliwung dari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai ketentuan.

Related posts