Tindak Tegas Petugas KPU Lakukan Kecurangan

0
16
foto pribadi

Jakarta, IW

Militan 34 mendukung Petisi Tindak Petugas KPU yang  melakukan kecurangan di hukum
seberat-beratnya. “Proses perhitungan suara yang diduga penuh kecurangan akan
membuat masyarakat gelisah dan terbelah,” demikian kata Ketua Umum, Militan 34,
Dr. Anwar Husin, SH. MH,MH

Jika, dibiarkan berlarut-larut katanya maka akan
membahayakan keamanan dan keutuhan bangsa Indonesia. Untuk itu, segala upaya
mencari titik terang terhadap kebenaran kasus ini, akan didukung 100 persen
oleh Militan 34.

Menurut Anwar  dengan
banyaknya berita kecurangan yang disebarkan di media sosial pasca 17 April 2019
lalu, membuat krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemilihan
Umum  semakin  rendah.

Hukumanan sama terhadap orang-orang yang ingin bermain di
air keruh,  seperti orang-orang yang
sengaja  menyebarkan berita bohong atau
hoex yang seolah-olah petugas berbuat curang. “Pihak berwenang juga harus
bertindak tegas dan langsung melakukan penyidikan dan diadili sesuai hukum yang
berlaku,” jelas Anwar.

Pemilihan umum ujar pengacara handal ini, pada hakekatnya
merupakan sarana pemenuhan demokrasi, yakni perwujudan dari asas kedaulatan
rakyat sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu katnya adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan
pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. “Dalam melaksanakan
haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat
memilih sesuai dengan kehendak hati nurani,”tutur Anwar.

Dalam penyelenggaraan pemilu ini,lanjutnya  penyelenggara pemilu, aparat pemerintah,
peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak
yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

“Jika pelaksanaan pemilu dipenuhi berbagai  kecurangan baik oleh petugas KPU atau orang-orang yang tidak bertanggungjawab maka hak-hak  warga Negara untuk memilih  tanpa tekanan dan paksaan telah dicederai,” tutur Dewan Pakar Aksi Bela Negara ini. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here