IndonesiaWeekly. Depok – Forum konsultasi publik yang di gelar oleh Sekertariat Kabinet (Sekab) bersama Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet (KDKK) selain pelaksanaan Program Percepatan (Quick Wins) juga bertujuan untuk menguatkan sinergi informasi persidangan kabinet di lingkungan Kementrian/Lembaga (KL) dan pemerintah daerah agar informasi yang didapatkan terjaga dengan benar.
Sjahriati Rochmah , Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan
Foto Dokumen : IndonesiaWeekly
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan, Sjahriati Rochmah menjelaskan, apabila di Sekertariat Kabinet melakukan reformasi tentu saja di mitranya seperti KL dan Pemda akan melakukan reformasi juga, agar informasi yang diterima dalam hal kegiatan seperti kunjungan kerja presiden bisa sama.
“Kegiatan itu sewaktu – waktu bisa saja berubah, tergantung situasi dan keadaan sehingga kita tidak memberikan informasi yang salah,” ucapnya di Hotel Savero Depok, Jumat, 03/05/2019
Lebih lanjut Sjahriati mengatakan, Untuk itu, kita ada protap pengamanan informasi dengan menguatkan management resiko dan memanage resiko – resiko yang ada tentunya dengan satu nafas juga.
Dalam hal ini, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Setkab di Depok.
Pradi menyampaikan, bahwa proses pengambilan keputusan di Pusat sangat dirasakan oleh pemerintah daerah sehingga saat diundang untuk sidang kabinet maupun rapat terbatas akan segera hadir untuk mengikuti.
“Semoga kegiatan ini akan semakin menguatkan sinergi, komunikasi dan kolaborasi antara Sekab dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah selaku mitra kerja, tentunya dalam hal informasi persidangan dan rapat terbatas,” ucap Pradi.
Pradi juga berharap, kegiatan ini mampu memotivasi dan meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih baik lagi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance),” pungkas Pradi. (Ad)
