Indonesia Weekly
Jakarta-IW
Keberadaan gunungan pasir bangunan yang menempati lahan seluas 6000 m2 di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, diduga monopoli usaha karena tak ada pengusaha pasir yang sama diijinkan di pelabuhan tersebut.
Terkait usaha pasir yang diduga monopoli itu, KSOP dan Pelindo II Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara saling lempar tanggung jawab . Siapa yang paling bertanggung jawab atas ijin keberadaan gunungan pasir itu, sehingga berdampak terhadap polusi udara yang membuat Turis Mancanegara terganggu?
Menurut, Kepala Satuan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara, Ridwan Chaniago pihaknya sudah pernah menginggatkan pihak Polindo II terkait polusi udara. “Sudah berulang saya ingatkan baik lisan maupun teguran soal keberadaan pasir tersebut, tetapi nampaknya Pelindo II tidak mendergarkan peringatan saya,” ujarnya kepada wartawan belum lama ini.
Untuk diketahui sehubungan dengan keberadaan ribuan kubik gunungan pasir bangunan dikawasan tersebut berdampak kepada polusi lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Lebih lanjut katanya pemberian ijin pasir itu sudah ada sebelum ia menjabat di Pelabuhan Sunda Kelapa. “Tanyakan ke Pelindo soal ijin, dan pasir itu sudah ada sebelum saya menjabat di sini,”pungkas Ridwan.
Namun, pengakuan KSOP ini, sempat di tampik oleh Pelindo II Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa, karena dianggap keberadaan ribuan kubik gunungan pasir bangunan yang berjarak tak jauh dari kantor KSOP itu juga berkoordinasi dengan pihak KSOP,” kata Staf Bidang Sarana Manager, Pelindo II Cabang Sunda Kelapa, Fitrianto, menjawab wartawan.
Aaat ditanya soal siapa yang dominan memberikan ijin ribuan kubik gunungan pasir itu karena ijin dari Pelindo II Cabang Sunda Kelapa, dan itu di luar koordinasi KSOP? “KSOP jangan munafiklah,” ujarnya, Namun secara rinci Fitrianto tidak menjelaskan maksud soal kata jangan munafik ke KSOP tesebut. (Ronny Chandra).
