Partai Ajukan Jatah Menteri, Ketum 34: Biarkan Jokowi Tentukan Kabinetnya Sendiri

0
15

Jakarta-IW

Sejumlah partai politik dalam koalisi Jokowi – Ma’ruf Amin
mulai mengajukan sejumlah nama menteri. Bahkan mereka terang-terangan menyebut
jumlah jatah menteri yang akan mengisi dalam Kabinet Kerja Jilid II .

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Militan 34 Dr. Anwar
Husin, SH,MH,MM, kecewa. Dia   menghimbau, parpol pengusung untuk tidak
mendikte Jokowi dalam menentukan calon menteri pada pemerintahan periode ke dua
mantan gubernur Jakarta itu.

Menurut Anwar, biarkan 
Presiden Joko Widodo leluasa menentukan menterinya sendiri. Dengan demikian
Jokowi akan lebih all out
merialisasikan janji politiknya. Apalagi jelasnya, kemenangan Jokowi selain
dibantu parpol, banyak juga dibantu para relawan.

Parpol Pengusung Paslon 1 (foto Istimewa)

Tantangan Jokowi pada pemerintahan periode ke dua nanti jelas
Anwar cukup berat.  Janji politik Jokowi
di pemilihan presiden 2019 cukup spesifik menyangkut pembangunan manusia
terutama bidang ekonomi, serapan tenaga kerja, dan mengentaskan pengangguran.

Selain itu tantangan Jokowi, adalah mempercepat ekspansi
ekonomi di tengah risiko eksternal, seperti ketegangan perdagangan antara
Amerika Serikat dan China, dan memperlambat pertumbuhan global. Dia juga harus
menjinakkan defisit fiskal dan transaksi berjalan – yang telah mempengaruhi
sentimen investor dan stabilitas mata uang.

Rakyat tentu berharap agar kabinet mendatang sesuai dengan
kehendak rakyat terhadap perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. “Jokowi
harus mampu menunjukkan bahwa dirinya bukan presiden partai. Tetapi Kabinet kerja,
profesional, ahli, dan bukan transaksional,” Tandas Anwar.

Partai Ajukan menteri:

 Salah satu partai
yang terang-terangan mengajukan menteri ialah PKB. PKB telah menyerahkan 20
nama kader untuk dipilih Jokowi masuk ke dalam Kabinet Kerja Jilid II. Para
kader yang disodorkan dianggap pantas menjadi menteri membantu Jokowi.”Tadi
sudah saya sebutkan 20 nama (ke Presiden). Terserah beliau,” kata Ketua
Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka,
Jakarta, Selasa (21/5) lalu.

Sama dengan PKB, Partai Golkar juga meminta jatah kursi
menteri kepada Jokowi. Partai berlambang pohon beringin itu minta jatah lima
kursi untuk menteri. Jumlah ini lebih banyak dibanding dengan periode
sebelumnya hanya dua.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menilai wajar
jika jatah menteri dari Golkar ditambah menjadi lima kursi. Hal itu karena
Partai Golkar menjadi partai dengan kursi kedua terbanyak di DPR RI. “Saya
kira wajar kami minta empat atau lima kursi, tak perlu 10 kursi seperti
PKB,” ujar Agung di kantor DPP Golkar, Jakarta Selatan, Senin (27/5) lalu.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak mau kalah dengan
partai koalisi lainnya. Partai berlambang Kabah ini juga minta jatah kursi
menteri. PPP ingin jatah menteri ditambah karena pada periode pertama hanya
mendapat satu kursi yakni menteri agama, Lukman Hakim Saifudin.

“PPP ingin portofolionya bertambah di pemerintahan
mendatang. Kalau portofolionya apa, terserah Pak Presiden nanti,” kata
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani. Tak hanya
Parpol, Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii
Maarif memberi saran kepada Jokowi untuk menerapkan zaken kabinet. “Kabinet
yang terdiri dari orang-orang ahli,” ujar Syafii Maarif usai menemui Presiden
Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Mei 2019 lalu. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here