Jakarta-IW
Sejumlah partai politik dalam koalisi Jokowi – Ma’ruf Amin mulai mengajukan sejumlah nama menteri. Bahkan mereka terang-terangan menyebut jumlah jatah menteri yang akan mengisi dalam Kabinet Kerja Jilid II .
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Militan 34 Dr. Anwar Husin, SH,MH,MM, kecewa. Dia menghimbau, parpol pengusung untuk tidak mendikte Jokowi dalam menentukan calon menteri pada pemerintahan periode ke dua mantan gubernur Jakarta itu.
Menurut Anwar, biarkan
Presiden Joko Widodo leluasa menentukan menterinya sendiri. Dengan demikian
Jokowi akan lebih all out
merialisasikan janji politiknya. Apalagi jelasnya, kemenangan Jokowi selain
dibantu parpol, banyak juga dibantu para relawan.
Tantangan Jokowi pada pemerintahan periode ke dua nanti jelas Anwar cukup berat. Janji politik Jokowi di pemilihan presiden 2019 cukup spesifik menyangkut pembangunan manusia terutama bidang ekonomi, serapan tenaga kerja, dan mengentaskan pengangguran.
Selain itu tantangan Jokowi, adalah mempercepat ekspansi ekonomi di tengah risiko eksternal, seperti ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, dan memperlambat pertumbuhan global. Dia juga harus menjinakkan defisit fiskal dan transaksi berjalan – yang telah mempengaruhi sentimen investor dan stabilitas mata uang.
Rakyat tentu berharap agar kabinet mendatang sesuai dengan kehendak rakyat terhadap perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. “Jokowi harus mampu menunjukkan bahwa dirinya bukan presiden partai. Tetapi Kabinet kerja, profesional, ahli, dan bukan transaksional,” Tandas Anwar.
Partai Ajukan menteri:
Salah satu partai yang terang-terangan mengajukan menteri ialah PKB. PKB telah menyerahkan 20 nama kader untuk dipilih Jokowi masuk ke dalam Kabinet Kerja Jilid II. Para kader yang disodorkan dianggap pantas menjadi menteri membantu Jokowi.”Tadi sudah saya sebutkan 20 nama (ke Presiden). Terserah beliau,” kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5) lalu.
Sama dengan PKB, Partai Golkar juga meminta jatah kursi menteri kepada Jokowi. Partai berlambang pohon beringin itu minta jatah lima kursi untuk menteri. Jumlah ini lebih banyak dibanding dengan periode sebelumnya hanya dua.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menilai wajar jika jatah menteri dari Golkar ditambah menjadi lima kursi. Hal itu karena Partai Golkar menjadi partai dengan kursi kedua terbanyak di DPR RI. “Saya kira wajar kami minta empat atau lima kursi, tak perlu 10 kursi seperti PKB,” ujar Agung di kantor DPP Golkar, Jakarta Selatan, Senin (27/5) lalu.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak mau kalah dengan partai koalisi lainnya. Partai berlambang Kabah ini juga minta jatah kursi menteri. PPP ingin jatah menteri ditambah karena pada periode pertama hanya mendapat satu kursi yakni menteri agama, Lukman Hakim Saifudin.
“PPP ingin portofolionya bertambah di pemerintahan mendatang. Kalau portofolionya apa, terserah Pak Presiden nanti,” kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani. Tak hanya Parpol, Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif memberi saran kepada Jokowi untuk menerapkan zaken kabinet. “Kabinet yang terdiri dari orang-orang ahli,” ujar Syafii Maarif usai menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Mei 2019 lalu. (***)
