Jakarta-Indonesia Weekly
Berbagai problematika terus melingkari kehidupan nelayan dan pengusaha perikanan di Indonesia.. Mulai tingginya biaya solar, sering mendapat gangguan dari berbagai oknum di laut dan ego sektoral izin usaha kelautan yang terjadi di instansi pemerintah
Dalam rangka pembuatan program kerja tahun 2023, Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) DKI Jakarta, mengadakan bincang-bincang dan mendengarkan keluh-kesah para nelayan dan pengusaha ikan di Kantor UP3 Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (1/12).
Turut hadir di acara tersebut, Ketua DPD HNSI DKI Jakarta, Darjamuni, Sekretaris DPD HNSI Jakarta, Mahdi dan ketua-ketua bidang DPD HSNI DKI Jakarta, serta kepala UP3 Muara Angke, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Mahad.
Menurut ketua HNSI, kegiatan ini, merupakan salah satu kewajiban organisasi untuk merencanakan rencana kerja HNSI Provensi DKI Jakarta tahun 2023 dan dapat memberikan masukkan dan menghasilkan program kerja untuk setahun kedepan.
Dalam bincang-bincang dengan para nelayan dan pengusaha ikan tersebut, terdapat persoalan serius yang dihadapi para nelayan dan pengusaha perikanan di Muara Angke yang harus dicarikan jalan keluarnya dan meruapakan pekerjaan rumah besar DPD HSNI DKI Jakarta kedepan.
Mulai ganguan para oknum ditengah laut, Koata BBM yang dirasa kurang, perizinan rumit yang sangat memberatkan para nelayan dan adanya izin dari instansi terkait yang terkesan ego sektoral baik di Pemprov DKI Jakarta maupun pemerintah pusat yang sangat memberatkan para nelayan dan pengusaha perikanan untuk berkembang.
Izin-izin serta kebijakan yang diterapkan pada para nelayan, sangat menghambat kinerja para nelayan dan pengusaha perikanan dalam berusaha. Dari kesimpulan yang dijelaskan para nelayan dan pengusaha, terdapaat izin-izin yang terkesan aneh dan saling menghambat satu sama lain.
Seperti penjelasan pengusaha cold storage, H. Warnita. Menurutnya setelah mendapat tempat untuk mendirikan bangunan cold storage dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta pihaknya kesulitan mengurus izin bangunan.
Sementara izin laindari dinas pertanahan belum keluar. ironisnya para pengusaha ditagih agar segera membangun gedung usahanya. “Kalau tidak lahan untuk bangunan yang sudah mereka dapat akan dilelang kembali. Sementara izin bangunan yang diajukan tidak keluar-keluar,” ujarnya.
Hal-hal seperti ini katanya menjadi hambatan para pengusaha di Muara Angke. “izin dari UPT dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta mudah didapat, tetapi izin dari instansi lain menghambat,”katanya.
Untuk itu kata Warnita DPD HSNI DKI Jakarta, untuk membantu dan menyuarakan hambatan para nelayan dan pengusaha perikanan ini. “Sehingga izin-izin yang terkesan menghambat nelayan dan pengusaha bisa dipermudah,” tambahnya.
Menanggapi keluh dan kesah para nelayan dan pengusaha perikanan Ketua DPD HNSI DKI Jakarta, Darjamuni akan melaporkan problematika kepada instansi terkait baik daerah maupun pusat. “Hasil musyawarah ini akan menjadi program kerja DPD HSNI DKI Jakarta 2023,” tandasnya. (zul)
