Jakarta-Indonesia Weekly
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pembangunan yang paling lemah pada masa pemerintahan Jokowi ada di sektor hukum. Padahal ini masalah paling fundamental bagi sebuah negara demikian katanya, Senin (6/02/2023).
Lebih lanjut ujar Yusril, keadilan dan kepastian hukum seperti makin menjauh. “Kalau keadilan tidak ada yang kuat meneng yang lemah tersingkir dan terabaikan, maka ketidakpuasan akan menumpuk di mana-mana,”paparnya.
Pakar Hukum Tata Negara tersebut mencontohkan, ketidakadilan masalah pertanahan. “Ketika yang kuat selalu menang dan yang lemah (rakyat kecil-Red) selalu kalah, maka kekecewaan akan semakin menjadi-jadi,”katanya.
Mantan Menteri Kehakiman dan HAM tersebut mengatakan, keseimbangan dan keadilans bagi kedua pihak mutlak perlu dalam konsep dan aturan, Pemerintah mengawasi, menjaga dan menegur pihak yang salah.
Yusril juga menilai, industri manufaktur harus dibuka luas untuk daerah luar pulau Jawa agar terjadi pemerataan dan penciptaan lapangan kerja. Kemudian upaya yang wajar dan jaminan hukum serta keadilan harus ditegakkan Pemerintah. “Kalau dua hal ini tidak ada, industri manfuktur akan lari ke Vietnam, Kamboja dan Laos,”tegasnya.
Selain itu, terang Yusril, kepastian hukum tentang eksistensi perusahaan harus dijaga ketat dengan sistem dan control oleh Kemenkumham. “Jangan biarkan IT mudah dibobol dan diubah-ubah notaris sehingga kepastian hukum berantakan. Kalau begini keadaanya siapapun takut mendirikan usaha di negara ini,”tandasnya. (***)
