Indonesia Weekly
Jakarta-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN tahun 2023.
Tema Rakernasi, “Peningkatan Investasi Melalui Transformasi Digital dan Kepastian Hukum di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.” Menteri ATR/Kepala BPN mengingatkan, amanat yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada dirinya.
Tiga tugas utama Kementerian ATR/BPN, yaitu percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan termasuk pemberantasan mafia tanah; serta mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara.
“Sampai saat ini jumlah yang sudah kita selesaikan sebanyak 101,1 juta bidang tanah dari total 126 juta bidang tanah yang harus kita selesaikan sampai 2025. Dan 85 juta di antaranya telah bersertipikat. Skenario, skema, telah kita berikan sehingga kita harapkan di 2023 ini target yang kita berikan 5,9 juta,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya di Rakernas yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, yang akan diselenggarakan pada 6-9 Maret 2023 itu.
Terkait upaya percepatan PTSL Hadi Tjahjanto meminta seluruh jajaran untuk menjalankan sejumlah langkah-langkah strategis. yaitu melanjutkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) agar tidak terjadi cekcok saling caplok; memetakan bidang tanah yang terintegrasi dengan mengadopsi metode kerja Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR); menggerakkan partisipasi masyarakat (PTSL-PM) dengan bantuan petugas pengumpul data pertanahan (Puldatan); inovasi kegiatan survei dan pemetaan dengan menggunakan teknologi pesawat tanpa awak; serta pembebasan/peringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saat pendaftaran tanah pertama.
“Setidaknya ada 117 kabupaten/kota yang telah membebaskan/meringankan BPHTB. Saya juga minta Kakantah (Kepala Kantor Pertanahan, red) dan Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah, red) mendorong terealisasinya Kabupaten/Kota Lengkap. Denpasar sudah dideklarasikan Kota Lengkap. Segera kita deklarasikan Kota Madiun, Bontang, dan Bogor menjadi Kota Lengkap. Keuntungannya adalah adanya pertambahan nilai ekonomi,” terang Hadi Tjahjanto.
Pada Rakernas 2023, Mantan Panglima TNI tersebut juga menekankan pentingnya tata ruang dalam memberikan kemudahan berinvestasi. Hadi Tjahjanto mengungkapkan, saat ini baru terdapat 291 RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang sudah menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan 114 RDTR yang sudah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
“Sehingga, investor masuk ke Indonesia yang kemudian ingin menyelesaikan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, red) itu jadi terhambat. Walaupun kita bisa mengeluarkan KKPR namun tidak bisa cepat. Kalau tidak ada RDTR, KKPR itu bisa keluar selama 20 hari. Padahal kalau ada RDTR dan terintegrasi dengan OSS, proses pengajuannya bisa cepat,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.
Kementerian ATR/BPN pun terus memperbaiki kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. “Saya minta sistem layanan Pertanahan di Kantah dapat terintegrasi dengan mal pelayanan publik (MPP). Maret ini sudah saya perintahkan untuk laksanakan Sertipikat Elektronik untuk Barang Milik Negara (BMN), setelah itu ke BUMN,” ungkapnya.
Pembicara kunci dalam Rakernas, adalah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas serta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. “Dalam Rakernas ini, peserta diikuti oleh 907. Pemerintah pusat terdiri dari 253 orang sedangkan dari daerah 645 orang,” pungkas, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Sepyo Achanto. (zul).
