Apresiasi Himbauan Presiden Prabowo! Para Nelayan Muara Angke Keluhkan Rumitnya Penerbitan SKKP

  • Whatsapp
kapal nelayan sedang sandar di Muara Angke

Jakarta-Indonesia Weekly

Para nelayan menyambut gembira himbauan Presiden Prabowo untuk mempermudah  birokrasi pengurusan berbagai izin  yang selama ini terbilang rumit dan memakan waktu yang cukup lama.

Read More

Penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP) menjadi salah satu proses yang sering dikeluhkan,  para pemilik kapal nelayan. Banyak yang mengeluh kalau proses tersebut sangat rumit dan menyita waktu yang sangat panjang.

foto Ist Presiden Prabowo Subianto

Kondisi yang sudah berlangsung lama itu,  tentunya berdampak langsung kepada aktivitas mencari ikan yang seharusnya dilakukan kapal nelayan. Tanpa aktivitas tersebut, pemilik kapal dan juga nelayan dipastikan tidak akan mendapat pemasukkan yang tentunya mempengaruhi ekonomi mereka.

Pengurus kapal sebut saja (R) 50 tahun Selasa (28/10/2024) di pelabuhan Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, mengeluhkan terkait kesulitan mengurus izin kelayakan kapal untuk melaut. “Kalau banyak kapal memilih menyandarkan kapalnya untuk tidak melaut mereka berhitung untung-ruginya. Selain rumitnya pengurusan kapal juga sulitnya mencari BBM,” katanya

Lebih lanjut ujarnya, panjangnya proses pengurusan izin kapal telah menjadi beban tersendiri bagi para nelayan. Ia berharap pemerintah baru dibawah komando Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mempermudah birokarasi yang menyulitkan para nelayan dan pemilik kapal.

Seiring dengan keluhan para nelayan, Presiden Prabowo  dalam pidatonya meminta jajaran Kabinet Merah Putih lebih berani mempercepat birokrasi didalam membantu ekonomi rakyat. “Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi kita sangat terkenal, ribetnya. Sangat terkenal lambatnya,” kata Prabowo dalam siding kabinet perdana di Istana Negara Jakarta Rabu (23/10/2024) lalu.

Prabowo mengungkap ada seloroh di tengah masyarakat, ‘kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah’. Oleh karena itu, Prabowo meminta jajarannya mempermudah birokrasi di Indonesia. “Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin mudah,” katanya.

foto kapal sandar di pelabuhan nelayan tradisional Muara Angke

Prabowo minta kepada menteri-menterinya agar tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Dan tidak boleh terjadi pada pemerintahannya. “Kalau tidak sepaham lebih mundur,” tegasnya.

Penjelasan Presiden Prabowo tersebut diapresiasi (R). Pengurus kapal yang sudah 20 tahun dipercaya mengurus puluhan kapal itu mengatakan, para nelayan yang hanya mengandalkan mencari ikan untuk menafkahi keluarga itu, sekarang harus pasrah karena mengurus izin kelayakan kapal, sungguh memusingkan dan memakan waktu yang sangat lama.

“Terlalu banyak persyaratan yang harus dipenuhi, namun sulit untuk kami penuhi semua. Belum lagi setelah sandar penghasilan nelayan harus dipotong 5 persen ukuran kapal dibawah 60 GT dan 10 persen ukuran kapal diatas 60 Gt. Potongan itu sungguh memberatkan buat kami para nelayan, apa yang kami dapat masih kotor alias belum dipotong anggaran operasional dan lainnya” tutur R.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri sepertinya sudah menyadari kondisi yang dinilai bisa menurunkan aspek perekonomian di kawasan pesisir, dengan mengelar gerai-gerai pelayanan yang didirikan di setiap daerah.

Kehadiran gerai-gerai tersebut, dimaksudkan agar proses penerbitan SKKP menjadi lebih cepat dan bisa melayani lebih banyak permohonan. KKP menyebutnya sebagai program akselerasi untuk penerbitan SKKP.

Kendati sudah ada upaya dari KKP, namun nampaknya masih banyak keluhan dari para nelayan karena proses perizinan kapal dengan API jaring tarik berkantong (JTB) dinilai sering dipersulit oleh KKP. Kalaupun izin keluar prosesnya lama dan sulitnya mengurus SKKP.

Selain itu, ada juga keluhan berkaitan dengan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), izin alokasi penangkapan ikan pada dua wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), dan keluhan tarif pungutan hasil perikanan (PHP) yang dinilai memberatkan.

Pengurus kapal R dan para nelayan di Muara Angke yang ditemui Indonesia Weekly, berharap para menteri dan bawahannya memperhatikan instruksi Presiden Prabowo. Bila perlu menteri KKP terjun kelapangan agar mengetahui sejauh mana kinerja bawahannya dalam melayani nalayan dan pemilik kapal”tandasnya. (zul)

Related posts