Indonesia Weekly, Jombang – Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, marak isu bahaya laten hasrat pribadi, politik uang, dan dugaan intervensi kekuasaan kembali mencuat di tengah kalangan muktamirin.
Isu bahaya laten tersebut disampaikan Ketua Forum Penyelamat NU (FPNU) Abdul Hamid Rahayaan dalam lepasan pers, Selasa (25/8/2026). Ia menyoroti dugaan adanya kepentingan politik pribadi maupun kelompok yang disebut-sebut berkelindan dalam dinamika pemilihan kepemimpinan NU dalam muktamar yang dijadwalkan berlangsung 27–31 Agustus 2026.
Hamid mengaitkan isu tersebut kepada dua kader NU, yakni Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid. Keduanya saat ini juga menduduki jabatan sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Nusron Wahid merupakan politikus senior Partai Golongan Karya (Golkar). Dan bagi wahid Nusron menggunakan NU untuk kepentingan dirinya dan Golkar di Pemilu tahun 2029 mendatang. Demikian pula Saifullah memanfaatkan Muktamar NU ini, juga untuk kepentingan pribadi.
“Itu Nusron dan Saiful punya agenda pribadi dan politis dengan muktamar kali ini. Makanya mereka ngotot supaya kelompok mereka yang menjadi pengurus PBNU mendatang ini. Mareka ingin ingin merusak NU, sepertinya,,” ujar Hamid.
Saifullah Yusuf menjabat Menteri Sosial, sedangkan Nusron Wahid dipercaya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sebut Hamid Rahayaan, perilaku Nusron dan Saifullah ini, dengan mengeksploitasi pengaruh Kepresidenan Prabowo Subianto. Padahal Presiden Subianto sendiri tidak mengetahui apalagi merestuinya.
Soroti Dugaan Politik Uang
Hamid menyebut isu dugaan politik uang dan intervensi kekuasaan berkembang di kalangan Nahdliyin menjelang forum permusyawaratan tertinggi NU tersebut.
Namun, tudingan tersebut merupakan pernyataan dan penilaian dari Forum Penyelamat NU yang belum disertai bukti terbuka dalam materi yang disampaikan. Pihak-pihak yang disebut dalam tudingan tersebut juga belum seluruhnya memberikan tanggapan.
“Di kalangan Nahdliyin, intervensi kekuasaan dan money politics ini cenderung dituduhkan sebagai bahaya laten pada perilaku Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid. Indikasi dugaan ini dapat kita lihat dengan tujuan mengamankan KH Miftahul Akhyar sebagai anggota AHWA atau Ahlul Halli wal ‘Aqdi yang nantinya dapat terpilih menjadi Rais Aam PBNU,” kata Hamid.
Menurutnya, isu tersebut perlu disikapi secara jernih supaya peserta muktamar tidak terjebak pada dugaan adanya campur tangan pemerintah dalam proses internal NU.
Hamid juga menilai isu yang berkembang justru berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik di internal organisasi.
FPNU Minta Muktamirin tidak Terjebak Manuver Politik
Forum Penyelamat NU meminta seluruh peserta muktamar mencermati setiap informasi dan manuver politik yang muncul menjelang pemilihan Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU.
Hamid secara terbuka mengkritik empat nama yang menurutnya menjadi biang dari persoalan internal NU, yakni KH Miftahul Akhyar, Yahya Cholil Staquf, Saifullah Yusuf, dan Nusron Wahid.
Ia menilai dinamika internal NU selama beberapa tahun terakhir terlalu banyak diwarnai kepentingan pragmatis kekayaan duniawi dan konflik kepengurusan, jauh dari capaian ukhrawi.
“Mereka adalah sosok yang telah terlalu dalam masuk ke dunia pragmatisme duniawi yang jauh dengan nilai NU dan nilai Islami. Mereka sudah menghalalkan segala cara demi nafsu politik, harta, uang, dan kekuasaan,” ujar Hamid.
Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan kritik politik dari FPNU dan tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran atau praktik politik uang oleh nama-nama yang disebut.
Seruan: Jika Ada Politik Uang, Jangan Pilih
FPNU kemudian menyampaikan sejumlah langkah yang dinilai dapat ditempuh muktamirin untuk menjaga independensi forum.
Salah satu seruan Hamid adalah supaya peserta tidak terpengaruh apabila terdapat dugaan pembagian uang untuk mempengaruhi pilihan politik dalam muktamar.
“Kalau kelompok Miftahul Akhyar, Yahya Cholil Staquf, Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid melakukan money politics, maka ambil uangnya tetapi jangan pilih mereka,” tegasnya.
Selain itu, FPNU meminta laporan pertanggungjawaban kepengurusan PBNU periode berjalan menjadi bahan evaluasi serius dalam muktamar.
Hamid berpendapat penolakan laporan pertanggungjawaban dapat menjadi salah satu mekanisme organisasi untuk mengevaluasi kepemimpinan sebelumnya.
“Untuk mengakhiri perpecahan yang berkelanjutan di tubuh NU, solusi terbaik ialah laporan pertanggungjawaban ditolak oleh muktamirin,” katanya.
Ia menilai penolakan laporan pertanggungjawaban dapat menjadi momentum untuk menghadirkan kepemimpinan baru yang dinilai mampu menyatukan kembali warga NU.
Hamid: Presiden Prabowo Bijak
Hamid juga menyinggung pengaruh Presiden Prabowo Subianto yang dieksploitasi demi kepentingan sesuatu pihak yang dikaitkan dengan isu intervensi pemerintah dalam dinamika Muktamar NU.
“Presiden dieksploitasi, dibawa-bawa nama dan pengaruhnya oleh Nusron dan kelompoknya, sedangkan Prabowo tidak ada mau ikut campur,” dalilnya.
Tentu, Hamid juga berpesan, terlepas ada ataupun tidak ada, Ia meminta pemerintah tidak mencampuri proses internal organisasi kemusliman tersebut. Namun, Hamid menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo tidak akan menggunakan pengaruh pemerintah untuk mempengaruhi hasil muktamar.
“Tapi saya rasa, Presiden Prabowo tidak akan tebar pengaruh dan ikut campur pada dinamika internal muktamar. Toh, selama ini NU sesuai dengan fatsunnya adalah selalu mendukung pemerintahan yang sudah ada,” ujar Hamid.
Menurut dia, hubungan NU dengan pemerintah seharusnya tetap berada dalam koridor kemaslahatan bangsa, tanpa mengorbankan independensi organisasi.
Saifullah Minta Muktamirin tidak Terpengaruh Hoaks
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf merespons maraknya informasi yang beredar menjelang Muktamar ke-35 NU dengan mengimbau seluruh peserta menjaga ketenangan.
Saifullah mengatakan banyak potongan berita dan komentar di media sosial yang menurutnya tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di internal NU.
“Saya berharap kita bisa sama-sama menjaga ketenangan, kesejukan. Di medsos itu banyak sekali komentar-komentar, potongan-potongan berita yang jauh dari kenyataan,” kata Saifullah kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).
Ia meyakini para muktamirin tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, persiapan teknis dan konsep pelaksanaan muktamar telah diselesaikan.
“Persiapan-persiapan di tingkat teknis maupun konsep sudah tuntas sepenuhnya. Untuk itu saya ingin menyampaikan, banyak sekali di medsos menjelang muktamar ini berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang merusak jam’iyah Nahdlatul Ulama,” ujarnya.
Muktamar Digelar 27–31 Agustus
Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Forum tersebut akan mempertemukan peserta dari berbagai daerah untuk membahas agenda organisasi sekaligus menentukan arah kepemimpinan NU ke depan.
PBNU juga telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri pembukaan muktamar dan berharap kepala negara dapat memenuhi undangan tersebut.
Hingga materi berita ini disusun, Nusron Wahid, Yahya Cholil Staquf, dan KH Miftahul Akhyar belum memberikan tanggapan atas pernyataan Forum Penyelamat NU mengenai dugaan politik uang, kepentingan kekuasaan, dan intervensi yang disebut berkembang menjelang Muktamar ke-35 NU.
[Redaktur: Hendrik Isnaini Raseukiy]
