Kota Depok — Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) menggelar mimbar bebas bertajuk Rapor Merah Kejari Depok untuk menyoroti sejumlah perkara yang dinilai belum menunjukkan perkembangan penanganan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di depan Kantor Kejari Depok, Senin (16/11/2026), mulai pukul 10.00 hingga 16.00 WIB. Melalui kegiatan ini, AMDB ingin menyuarakan kritik sekaligus menuntut kejelasan penanganan sejumlah perkara yang menjadi perhatian masyarakat.
Ketua AMDB, Eman Sutriadi, mengatakan mimbar bebas tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap proses penegakan hukum, khususnya perkara-perkara yang menurut pihaknya belum mendapatkan kepastian.
Dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11/2026), Eman menyebut terdapat sejumlah persoalan hukum yang menjadi perhatian AMDB, di antaranya dugaan pungutan liar dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) serta dugaan korupsi tanah tempat pemakaman umum (TPU).
Menurut Eman, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan laporan maupun perkara yang telah menjadi perhatian publik. Karena itu, AMDB meminta Kejari Depok memberikan penjelasan dan kepastian hukum atas persoalan tersebut.
Eman menegaskan, kegiatan itu sengaja dikemas dalam bentuk mimbar bebas agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara terbuka. AMDB tidak menghendaki penyampaian kritik hanya berlangsung melalui pertemuan tertutup atau audiensi dengan pihak kejaksaan.
“Kalau mereka mau ngomong atau ngejawab, silakan naik ke mimbar yang kita siapkan,” tutur Eman dalam keterangan resminya.
Ia menjelaskan, mimbar bebas tersebut juga terbuka bagi masyarakat yang merasa laporan maupun pengaduannya belum mendapatkan tindak lanjut. Setiap warga diberikan kesempatan menyampaikan keluhan dan pandangannya terkait penanganan perkara di Kejari Depok.
AMDB berharap forum terbuka itu dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan hukum sekaligus meminta penjelasan langsung dari aparat penegak hukum.
Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat juga dijadwalkan tampil sebagai orator dalam kegiatan tersebut. Penyelenggara mengajak masyarakat yang memiliki perhatian terhadap penegakan hukum untuk turut hadir dan menyampaikan aspirasi secara tertib serta damai.
Melalui aksi bertajuk Rapor Merah Kejari Depok ini, AMDB menegaskan tuntutan utamanya adalah kejelasan proses penanganan perkara, transparansi, serta kepastian hukum terhadap berbagai laporan yang dinilai belum menunjukkan perkembangan.
AMDB berharap Kejari Depok dapat merespons aspirasi masyarakat dan memberikan penjelasan mengenai perkembangan perkara-perkara yang menjadi sorotan publik.
