Oleh: Apoteker Chazali H Situmorang
Gagasan menghadirkan klinik dan apotek di lingkungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), berdampingan dengan gerai sembako, beras, minyak goreng, dan berbagai unit usaha lainnya, perlu disikapi secara kritis. Memperpendek jarak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan merupakan tujuan yang baik. Namun, niat baik tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang baik, apalagi menjamin keselamatan pasien.
Pelayanan kesehatan bukan sekadar menyediakan ruangan, memasang papan nama klinik atau apotek, kemudian memulai kegiatan usaha. Di dalamnya terdapat tanggung jawab klinis, keselamatan pasien, ketepatan penggunaan obat, kerahasiaan rekam medis, standar profesi, serta pertanggungjawaban hukum. Kesalahan dalam perdagangan sembako mungkin menimbulkan kerugian ekonomi. Kesalahan dalam pelayanan kesehatan dapat mengakibatkan kecacatan, bahkan hilangnya nyawa.
Kebijakan ini bukan tanpa dasar hukum. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 memang memasukkan klinik dan apotek sebagai kegiatan yang dapat dikembangkan Kopdes Merah Putih, dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa. Kementerian Kesehatan kemudian menerbitkan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/737/2025 sebagai petunjuk teknis penyelenggaraan klinik dan apotek desa/kelurahan percontohan.
Namun, keberadaan regulasi tidak boleh dimaknai bahwa seluruh persoalan implementasi telah selesai. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah setiap koperasi memiliki kesiapan kelembagaan, tenaga profesional, sarana, pembiayaan, dan sistem pengawasan yang memadai?
Memperkuat yang Ada, Bukan Sekadar Menambah Gerai
Indonesia sesungguhnya telah memiliki jaringan pelayanan kesehatan primer melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, dan berbagai unit pelayanan kesehatan di desa. Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 menegaskan pentingnya sistem jejaring pelayanan primer dengan Puskesmas sebagai bagian penting koordinasinya.
Bahkan, data Kementerian Kesehatan per 24 Juli 2026 menunjukkan sekitar 9.000 Puskesmas atau 87,4 persen telah menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP). Ini merupakan modal penting yang seharusnya diperkuat dan dioptimalkan.
Lantas, mengapa pemerintah tidak terlebih dahulu memastikan jaringan yang sudah ada berfungsi maksimal, termasuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan, ketersediaan obat, dan kesenjangan akses antardaerah?
Membangun titik layanan baru tanpa pemetaan kebutuhan berisiko menimbulkan duplikasi fasilitas, pembiayaan, dan administrasi. Bahkan, dapat terjadi perebutan tenaga kesehatan antara fasilitas baru dan fasilitas yang sudah berjalan. Di wilayah yang akses kesehatannya memadai, manfaat tambahan mungkin tidak signifikan. Sebaliknya, di daerah terpencil, persoalan utamanya justru sering terletak pada ketersediaan tenaga profesional dan sistem rujukan.
Tata Kelola Koperasi Tidak Boleh Mengalahkan Independensi Profesi
Pengurus koperasi bertanggung jawab atas pengelolaan usaha dan keuangan. Namun, kewenangan bisnis tidak boleh mencampuri keputusan profesional dokter, apoteker, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya.
Harus ada pemisahan tegas antara manajemen usaha dan otoritas pelayanan kesehatan. Siapa yang bertanggung jawab atas mutu klinis? Siapa yang mengawasi penggunaan obat? Siapa yang menangani insiden keselamatan pasien? Dan siapa yang berwenang menghentikan pelayanan ketika standar tidak terpenuhi?
Pertanyaan tersebut bukan persoalan administratif belaka. Target pendapatan koperasi tidak boleh mendorong pemeriksaan yang tidak diperlukan, penjualan obat berlebihan, atau praktik pelayanan oleh tenaga yang tidak memiliki kompetensi.
Permenkop Nomor 2 Tahun 2025 menetapkan kriteria minimal klinik desa/kelurahan berupa dua tenaga kesehatan dan dua kader kesehatan. Ketentuan minimal ini harus dibaca secara proporsional. Dua tenaga kesehatan tidak otomatis mencukupi untuk semua jenis pelayanan, seluruh jam operasional, dan berbagai kondisi klinis yang mungkin dihadapi masyarakat.
Ketersediaan tenaga kesehatan bahkan menjadi persoalan nasional. Kementerian Kesehatan pada 30 Oktober 2026 mengungkapkan bahwa berdasarkan data Agustus 2026, sebanyak 38 persen Puskesmas masih mengalami kekosongan pada sembilan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar, dengan kebutuhan pengisian mencapai 6.927 tenaga.
Jika fasilitas kesehatan yang telah beroperasi saja masih kekurangan tenaga, dari mana puluhan ribu unit usaha baru akan mendapatkan tenaga profesional? Jangan sampai pembentukan fasilitas baru justru memindahkan tenaga dari Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya, sehingga memperlemah pelayanan yang sudah tersedia.
Solusinya bukan sekadar mencantumkan nama dokter atau apoteker sebagai penanggung jawab administratif. Harus ada kehadiran nyata, izin praktik yang sesuai, supervisi, pembinaan berkelanjutan, dan jaminan penggantian tenaga ketika petugas berhalangan.
Pengelolaan obat mempunyai karakteristik dan standar yang berbeda dari perdagangan beras, minyak goreng, atau kebutuhan pokok lainnya. Obat harus melalui pengadaan dari jalur resmi, pencatatan nomor batch dan tanggal kedaluwarsa, pengendalian suhu serta kelembapan, pemisahan obat rusak, dan prosedur penarikan produk apabila ditemukan masalah mutu.
Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain mempertegas pentingnya pengawasan tersebut. Dengan demikian, gudang sembako tidak otomatis dapat difungsikan sebagai tempat penyimpanan obat.
Petunjuk teknis Kemenkes juga mengenal model Apotek Inti dan Apotek Plasma dengan cakupan pelayanan serta persyaratan tenaga yang berbeda. Apotek Inti memiliki apoteker penanggung jawab dan dapat melakukan supervisi terhadap paling banyak lima Apotek Plasma. Apotek Plasma memiliki ruang lingkup pelayanan yang lebih terbatas. Bahkan, pelayanan resep dokter ditempatkan pada Apotek Inti dalam pengaturan model percontohan tersebut.
Pembedaan ini penting agar masyarakat tidak disesatkan oleh penggunaan istilah apotek yang tidak disertai kejelasan jenis layanan dan kewenangan tenaga kefarmasian.
Keselamatan Pasien Harus Menjadi Ukuran Keberhasilan
Persoalan lainnya adalah desain dan kelayakan tempat pelayanan. Klinik membutuhkan ruang pemeriksaan yang menjamin privasi pasien, kebersihan, pengendalian infeksi, sarana cuci tangan, pengelolaan limbah medis, keamanan peralatan, serta sistem penyimpanan rekam medis.
Karena itu, konsep satu atap tidak boleh diterjemahkan sebagai pencampuran seluruh aktivitas dalam satu sistem operasional. Klinik dan apotek boleh berada dalam satu kawasan dengan toko sembako, tetapi harus memiliki pembagian ruang, akses, penyimpanan, kewenangan, dan pengawasan yang sesuai standar.
Regulasi perizinan subsektor kesehatan, termasuk Permenkes Nomor 11 Tahun 2025, juga harus menjadi pedoman. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka persyaratan perizinan, standar fasilitas, kompetensi tenaga, serta mekanisme pemeriksaan dan sanksi bagi setiap model pelayanan.
Keterlibatan koperasi dalam bidang kesehatan tidak perlu ditolak seluruhnya. Koperasi dapat berperan dalam edukasi kesehatan, transportasi pasien, pengadaan kebutuhan nonmedis, dan kemitraan dengan fasilitas kesehatan yang telah memenuhi persyaratan.
Namun, pendirian klinik dan apotek harus berdasarkan kebutuhan riil dan kesiapan masing-masing desa, bukan sekadar mengejar keseragaman unit usaha. Sebelum diperluas, pemerintah perlu melakukan evaluasi independen terhadap fasilitas percontohan, meliputi kepatuhan perizinan, ketersediaan tenaga profesional, mutu pelayanan, keselamatan pasien, pengelolaan obat, sistem rujukan, dan keberlanjutan pembiayaan.
Hasil evaluasi harus dipublikasikan agar masyarakat dapat mengetahui apakah model tersebut layak dilanjutkan, diperbaiki, dibatasi, atau dihentikan. Dinas Kesehatan dan BPOM harus menjalankan pengawasan sesuai kewenangannya, sementara pengawas koperasi bertanggung jawab atas tata kelola usaha. Pengawasan bisnis tidak dapat menggantikan pengawasan teknis kesehatan.
Kopdes Merah Putih dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menghadirkan bangunan dengan berbagai papan nama unit usaha. Keberhasilan kebijakan kesehatan tidak diukur dari banyaknya klinik dan apotek yang diresmikan, melainkan dari pelayanan yang aman, bermutu, terjangkau, dan berkesinambungan.
Pemerintah perlu berani mengoreksi rancangan yang belum siap sebelum persoalan tata kelola berubah menjadi kerugian nyata bagi masyarakat. Jangan sampai semangat membangun ekonomi desa justru mengabaikan prinsip dasar pelayanan kesehatan.
Keselamatan manusia harus selalu lebih tinggi daripada target ekspansi dan kepentingan bisnis.
Cibubur, 3 November 2026
