Ketum Militan 34, DR. Anwar Husin, SH MH: Najwa Shihab Wakili ‘Kegeraman’ Masyarakat Terhadap Buruknya Kinerja Anggota DPR RI

0
171
Ketum M34,foto Ist

Jakarta-IndonesiaWeekly

Najwa Shihab, mengunggah video di Instagram yang berisi surat terbuka terhadap anggota DPR RI. Surat terbuka berdurasi hampir lima menit tersebut,  berisi kritikan terhadap kinerja DPR di tengah wabah Covid-19 atau virus Corona.

Najwa Shihab foto Ist

Presenter Najwa Shihab mempertanyakan prioritas  para anggota DPR, dalam menangani virus corona. Salah satu aspek yang di ulas Najwa Shihab adalah soal kegiatan DPR yang tidak fokus pada upaya penanganan corona.

Karena di tengah pandemi virus corona, DPR dinilai masih juga membahas RUU yang tidak berkaitan dengan upaya penanganan virus corona seperti RUU Omnibus law cipta kerja, RUU KUHP dan  lain lainnya.

Menurut   Najwa  Shihab, membahas undang-undang  menyangkut hajat hidup orang banyak di masa seperti sekarang ini terlalu mengundang curiga. Sebab, banyak orang yang menunda momen penting di hidupnya karena virus corona ini.

“Tuan dan puan anggota DPR yang terhormat, saya perhatikan parlemen-parlemen negara lain fokus melawan corona. Tapi rasa-rasanya isu-isu yang keluar dari Senayan belakangan kok kebanyakan tidak terkait corona ya?,” ungkapnya.

Najwa juga mengkritik anggota dewan  ramai-ramai berfoto menggunakan APD ketika akan mengunjungi wisma Atlet. Padahal, para tenaga medis sedang  bertaruh nyawa karena kekurangan APD. Wartawati senior ini juga menmpertanyakank,  parlemen yang mengimpor jamu ilegal dari Tiongkok secara besar-besaran untuk pasien positif virus corona.

Menurut,  Ketua Umum Militan 34, DR Anwar Husin SH,  MH, dihubungi lewat ponselnya Senin pagi (04/05) mengungkapkan, kritikan Najwa Shihab, telah  mewakili kecemasan  masyarakat  Indonesia terhadap buruknya kinerja DPR RI  selama ini. Menghadapi wabah Covid-19, kepedulian  anggota DPR RI, sebenarnya   sangat dinantikan .

Masyarakat  tidak melihat kinerja dan kepedulian  DPR RI, terkait  dampat Corona ini terhadap penderitaan masyarakat.  Padahal jelas Anwar, Dewan Perwakilan Rakyat , memiliki kewenangan yang sangat tinggi dan vital dalam proses kenegaraan.

DPR mempunyai  fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan, Dengan fungsi yang dimiliki seharusnya bisa berbuat banyak membantu kesulitan masyarakat terhadap dampak wabah Covid-19. Tetapi dalam kenyataanya,kewenangan yang sangat besar tersebut tidak di gunakan untuk kepentingan rakyat yang diwakilinnya. “Malah digunakan para oknum untuk mencari keuntungan  sendiri ataupun kelompoknya.” Ujar Anwar.

Moralitas

Loyalis Jokowi dan Pakar Hukum Pidana ini menilai,  krisis kepercayaan  yang terjadi di DPR saat ini,tak lepas dari perekrutan awal calon legislatif di partai. “Orang-orang yang duduk di DPR  sebenarnya banyak yang tidak berkompeten dibidangnya. Bahkan   jauh dari kata layak,” jelasnya.

Anwar berharap,  kedepan  ada standar baku atau tes terlebih dahulu untuk mengajukan diri untuk maju menjadi calon legislatif dari pihak partai politik. Partai politik, jelasnya harus menyaring, siapa-siapa yang layak menjadi calon legislatif.

Bila perlu tambah Anwar, syarat-syarat menjadi calon legislatif harus dituliskan secara tegas dan syarat-syaratnya pun harus berhubungan dengan tugas apa yang akan didapat nanti ketika terpilih menjadi anggota DPR.

Anwar juga mengkritik  konsep kampanye para calon yang terjadi sekarang ini. Kampanye  para Caleg,  bukanlah kampanye yang memberi tahu visi misi tujuan dan membuktikan calon itu, layak untuk dipilih menjadi anggota legislatif.

Tetapi caleg umumnya  memberikan janji-janji palsu  bahkan diduga ada oknum memberi  sejumlah uang kepada masyarakat bawah  agar masyarakat memilih dirinya pada pemilihan umum.  Jadi kata Anwar pola rekrutmen anggota dewan tersebut, menyebabkan  masalah  besar di legislatif. “Jadi tak heran  mereka tak punya sensitifitas terhadap masyarakat,karena  segala sesuatunya bisa dibeli dengan uang,” papar Anwar.

Anwar juga menyoroti masalah moral Caleg baik di pusat maupun daerah. Sebaik apapun prosesnya, sebaik apapun aturanya, sehebat apapun pemimpinya sebaik apapun, sistemnya jika tidak didasari dengan moral yang kuat pada bangsa /masyarakat dan juga pejabat-pejabatnya, maka  akan percuma. “Jadi dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat itu,moral harus dikedepankan,” tandas  Ketua Umum Militan 34 DR Anwar Husin, SH,MH. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here