IndonesiaWeekly, Jakarta — Komite Advokasi Difabel Indonesia Inklusi (KADI Inklusi) mendorong penguatan perjuangan hak-hak penyandang disabilitas melalui diskusi yang melibatkan orang tua difabel, aktivis, akademisi, peneliti, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) KADI Inklusi yang berlangsung pada 29 Agustus 2026 di Sekretariat KADI Inklusi, Ruko Permata, Kelurahan Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur.
Forum ini menjadi ruang awal untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi warga difabel sekaligus merumuskan agenda advokasi yang dapat ditindaklanjuti kepada pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Fasilitator FGD sekaligus salah satu pendiri KADI Inklusi, Elma Sungkar, mengatakan jumlah peserta sengaja dibatasi agar pembahasan dapat berlangsung lebih efektif dan menghasilkan rumusan yang lebih terarah.
“Kegiatan FGD KADI Inklusi ini diikuti dengan peserta yang sengaja dibatasi agar pembahasan dan opini yang dibangun akan menjadi efektif dan fokus pada hal-hal yang menjadi target FGD,” kata Elma.
Menurut dia, KADI Inklusi ke depan tidak hanya berfokus pada advokasi kebijakan, tetapi juga pembinaan dan pemberdayaan orang tua difabel. Posisi orang tua dinilai penting karena mereka berhadapan langsung dengan berbagai persoalan tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan, hingga masa depan anak-anak difabel.
“Program KADI Inklusi akan memprioritaskan pembinaan dan pemberdayaan para orang tua difabel yang selama ini terlibat langsung dalam tumbuh kembang dan pendampingan anak-anaknya serta memahami berbagai permasalahan yang dihadapi anak-anak difabel,” ujar Elma.
Ketua Panitia Pelaksana FGD, Rani Nuriani, menambahkan bahwa forum tersebut akan dikembangkan menjadi agenda rutin dengan pembahasan yang lebih spesifik.
“FGD pertama ini masih membahas persoalan hak inklusi secara umum. Pada pertemuan yang akan datang, pembahasannya akan lebih tematik, seperti hak inklusi di bidang pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, hukum, dan bidang lainnya,” kata Rani.
Refleksi Perjuangan Fikri Thalib
Kegiatan yang dihadiri oleh para orang tua difabel ini, juga dihadiri oleh beberapa tokoh Farid Thalib, sebagai Pembina KADI Inklusi, aktivis 98’ Imron Fadhil Syam, Andi Amrullah Hamid sebagai peneliti, Kinta sebagai Tim Advokasi Pendidikan, Sahrul Efendi Dasopang, dan Sekretaris Kelurahan Rawa Bunga, Usriana.
FGD tersebut juga memiliki makna khusus bagi Pembina KADI Inklusi, Farid Thalib. Tanggal pelaksanaan kegiatan bertepatan dengan satu tahun wafatnya sang adik, Fikri Thalib, seorang penyandang disabilitas yang tetap aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat hingga akhir hayatnya.
Dalam sambutannya, Farid menempatkan orang tua anak difabel sebagai sosok yang memiliki peran besar dalam memastikan anak memperoleh kesempatan dan masa depan yang lebih baik.
“Orang tua dari anak difabel adalah pejuang sesungguhnya. Mereka menjadi pahlawan bagi anak difabel dalam bersandar atas harapan masa depannya,” kata Farid.
Ia kemudian mengenang perjuangan almarhum ibunya ketika merawat Fikri yang mengalami polio sejak usia dua tahun pada era 1960-an. Berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan pengobatan hingga kondisi Fikri membaik, meski tetap harus menggunakan kursi roda sepanjang hidupnya.
Keterbatasan fisik tersebut tidak menghalangi Fikri untuk aktif di ruang publik. Pada 1999, ia dipercaya menjadi anggota MPR sebagai utusan golongan. Menurut Farid, pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik tidak semestinya menjadi penghalang seseorang untuk berkontribusi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Hari ini tanggal 29 Agustus bertepatan dengan satu tahun wafatnya almarhum Fikri Thalib. Semoga apa yang pernah diperjuangkan adik saya ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya,” ujar Farid.
Ia berharap hasil pembahasan FGD tidak berhenti sebagai diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pemerintah.
“Dalam forum yang luar biasa ini saya berharap segala pembahasan atas hak-hak inklusif ini dapat memberikan solusi dan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Indonesia, baik di tingkat daerah maupun pusat,” katanya.
Lima Persoalan Utama Menjadi Sorotan
Dalam FGD tersebut, peserta merumuskan lima kelompok persoalan yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam perjuangan hak inklusi difabel.
Pertama, akses pendidikan. Peserta menyoroti mahalnya biaya pendidikan di sejumlah Sekolah Luar Biasa (SLB), terutama sekolah swasta, serta terbatasnya kuota peserta didik. Kondisi tersebut dinilai dapat menyebabkan anak difabel terlambat memperoleh pendidikan formal.
Keterbatasan kurikulum dan tenaga pendidik juga menjadi tantangan dalam mendorong penerimaan anak difabel di sekolah umum. Sementara itu, meskipun SLB negeri tidak memungut biaya pendidikan, berbagai iuran kegiatan sekolah masih dapat menjadi beban bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Kedua, fasilitas publik yang inklusif. KADI Inklusi menilai pembangunan infrastruktur publik perlu memperhatikan kebutuhan seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas.
Fasilitas seperti ramp bagi pengguna kursi roda, guiding block bagi tunanetra, juru bahasa isyarat, serta akses transportasi umum yang mudah digunakan masih perlu diperkuat. Persoalan lain adalah terhambatnya fungsi trotoar akibat parkir kendaraan dan aktivitas pedagang kaki lima yang dapat menutup jalur pemandu maupun akses bagi pengguna kursi roda.
Ketiga, kesempatan kerja. Ketidakmerataan akses terhadap pekerjaan menjadi persoalan lain yang dibahas. KADI Inklusi menilai penyandang disabilitas perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk mengikuti proses rekrutmen, pelatihan, penempatan, hingga pengembangan karier.
Peserta juga menyoroti masih adanya proses rekrutmen yang menggunakan standar fisik tertentu sehingga pelamar difabel berpotensi tersisih sebelum kompetensi mereka dinilai.
Keempat, akses terapi bagi anak difabel. Peserta menyoroti adanya pembatasan usia dalam pemberian terapi tumbuh kembang pada sebagian layanan kesehatan. Kondisi tersebut dinilai perlu dikaji lebih lanjut agar kebutuhan terapi anak dengan gangguan tumbuh kembang tetap memperoleh perhatian sesuai kebutuhannya.
Kelima, penguatan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi. Selain membuka akses ke sektor formal, peningkatan keterampilan dan kapasitas kewirausahaan penyandang disabilitas juga dinilai penting.
KADI Inklusi membuka peluang kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan sehingga penyandang disabilitas memiliki lebih banyak pilihan dalam membangun kemandirian ekonomi.
Dorong Rumusan yang dapat Diterapkan
Akademisi dan peneliti Andi Amrullah Hamid berharap FGD tersebut mampu menghasilkan rumusan yang tidak hanya menggambarkan persoalan, tetapi juga memberikan jawaban yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menilai pembahasan mengenai hak inklusi perlu diarahkan pada upaya memastikan hak-hak yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan benar-benar dirasakan oleh penyandang disabilitas.
“Harapannya, apa yang dibahas dalam FGD ini dapat merumuskan permasalahan tentang hak-hak inklusi, memberikan jawaban atas berbagai persoalan, dan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia,” ujar Andi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pembina KADI Inklusi Farid Thalib, aktivis 1998 Imron Fadhil Syam, peneliti Andi Amrullah Hamid, Kinta dari Tim Advokasi Pendidikan, Sahrul Efendi Dasopang, serta perwakilan Kelurahan Rawa Bunga.
Ke depan, KADI Inklusi berencana memperdalam lima isu tersebut melalui FGD tematik dengan menghadirkan akademisi, peneliti, serta pemangku kepentingan yang memiliki kompetensi di bidang hak-hak penyandang disabilitas.
Elma menegaskan bahwa perjuangan tersebut membutuhkan konsistensi, terutama dari keluarga yang selama ini berada di garis depan dalam mendampingi anggota keluarga difabel.
“Sebagai seorang ibu sekaligus keluarga difabel, kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak inklusi difabel perlu dilakukan secara intensif dan tanpa henti,” tegas Elma.
[Redaktur: Hendrik Isnaini Raseukiy]
