IndonesiaWeekly, Jakarta—Ada jenis tata niaga yang dapat menambah pendapatan negara sebesar Rp250 triliun per tahun, masih selain ini, Lembaga Pengawasan Pembangunan Indonesia (LPPI) sedang mengkaji sejumlah peluang yang dinilai dapat meningkatkan penerimaan negara. Demikian pernyataan pers Ketua/Koordinator Pelaksana Harian LPPI Abdul Hamid Rahayaan, yang diterima IndonesiaWeekly, Senin (8/9/2026).
Sebut Rahayaan, LPPI sudah mengajukan permohonan beraudiensi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memaparkan hasil kajianya mengenai potensi peningkatan pendapatan negara dari sektor tata niaga.
Permohonan LPPI ini disampaikan melalui surat bernomor 35/LPPI/IX/2026 tertanggal 7 September 2026. Surat itu ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo dan ditandatangani Ketua/Koordinator Pelaksana Harian LPPI Abdul Hamid Rahayaan.
“Kajian itu dilakukan sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara sekaligus bentuk dukungan terhadap pemerintahan Prabowo. Atas dasar itu, LPPI meminta kesempatan untuk mempresentasikan secara langsung temuan dan hasil kajiannya kepada Presiden. Menurut lembaga tersebut, pemaparan langsung diperlukan agar pemerintah dapat menilai kemungkinan penerapan serta menindaklanjuti temuan yang disampaikan,” ujar Hamid.
LPPI menyatakan potensi tambahan penerimaan tersebut masih perlu dibahas dan diuji lebih lanjut oleh pemerintah. Lembaga itu berharap hasil kajiannya dapat menjadi salah satu masukan dalam upaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara.
“Dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara serta dukungan kami kepada Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, maka dengan ini kami mohon kesediaan waktu Bapak untuk kami dapat mempresentasikan temuan dan hasil kajian,” tulis LPPI.
Selain itu, LPPI menyerukan agar masyarakat dan berbagai elemen bangsa mengambil langkah konstruktif dalam membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara.
LPPI bahkan mengimbau masyarakat tidak melakukan demonstrasi atau kegiatan sejenis yang dinilai dapat mengganggu konsentrasi pemerintah dalam mengelola dan mengawasi berbagai potensi penerimaan negara.
“Kami mengajak semua elemen bangsa untuk tidak melakukan demonstrasi dan sejenisnya yang pada akhirnya mengganggu konsentrasi pemerintah dalam mengelola dan melakukan pengawasan terhadap berbagai potensi untuk pendapatan negara,” Pesan Hamid.
LPPI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mencari solusi mengenai peningkatan pendapatan negara yang pada akhirnya diharapkan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami juga mengajak semua elemen bangsa agar kita bersama-sama mencari solusi atas pendapatan negara demi peningkatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” lanjut LPPI.
Selanjutnya, LPPI berharap pemerintah membuka ruang dialog untuk membahas berbagai masukan yang dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Lembaga tersebut menyatakan siap mempresentasikan hasil kajiannya secara langsung agar pemerintah dapat menilai, menguji, dan mengkaji lebih lanjut potensi yang dimaksud.
Abdul Hamid Rahayaan disebut pernah menjadi penasihat pribadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Saat ini, melalui LPPI, ia menyampaikan hasil kajian lembaganya mengenai peluang peningkatan pendapatan negara kepada pemerintah.
[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]
