Oleh: Chazali H. Situmorang (CHSS)/Pemerhati Kebijakan Publik
Saya melihat Rocky Gerung sedang menanggung ongkos dari pilihannya sendiri. Begitu masuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), ia menghadapi pertanyaan mendasar: apakah lidah yang tajam terhadap kekuasaan tetap tajam ketika pemiliknya duduk di dalam lingkaran kekuasaan?
Publik tidak membutuhkan permainan istilah. Publik ingin melihat apakah keberanian Rocky tetap utuh atau mulai berunding dengan kenyamanan jabatan.
Pelantikan Rocky sebagai anggota Wantimpres pada 2 Oktober 2026 diberitakan ANTARA. Seusai pelantikan, ia menegaskan fungsi kritis dewan dalam memberi pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto.[1] Namun, penjelasan itu tidak menghentikan sindiran. IDN Times pada 3 Oktober merangkum reaksi warganet di X yang mempertanyakan konsistensinya dan mengungkit kritik kerasnya pada masa lalu.[2]
Salah satu komentar yang dikutip IDN Times berbunyi, “Era akal sehat sudah berakhir gaess, ganti era kedunguan mutlak.”[2] Sindiran itu membalik istilah yang selama ini melekat pada citra Rocky. Ada pula tuduhan bahwa ia menjilat ludah sendiri atau mengejar bagian kekuasaan. Semua itu merupakan penilaian warganet, bukan bukti tentang motif pribadinya. Namun, reaksi tersebut menunjukkan betapa cepat kekaguman berubah menjadi ejekan.
BANGSAONLINE juga mencatat beredarnya meme dan plesetan nama, seperti “Rocky Girang” dan “Rocky Garong”.[3] Plesetan itu bukan bukti pelanggaran hukum. Yang terjadi ialah penghukuman reputasi di ruang digital. Publik mulai menyerang bukan hanya pilihan Rocky, melainkan juga citra independensinya.
Bagi saya, pukulan terberat bukan makian. Pukulan terberat ialah keraguan terhadap ketulusan kritik yang selama ini ia suarakan. Kritik bertahun-tahun kini bisa dibaca sebagai tangga menuju kursi kekuasaan. Tafsir itu belum tentu adil, tetapi risiko tersebut semestinya sudah ia perhitungkan sebelum menerima jabatan.
Itulah makna “babak belur” dalam tulisan ini: wibawa Rocky dihantam pertanyaan tentang konsistensi. Adapun “kantong Wantimpres” merupakan sindiran atas risiko seorang pemikir masuk terlalu jauh ke lingkungan kekuasaan hingga sulit bersuara bebas. Saya tidak menuduh adanya transaksi tersembunyi. Saya mempertanyakan harga politik dari keputusan yang kini menjadi sorotan.
Saya tidak menganggap setiap orang yang menerima jabatan otomatis berkhianat. Orang yang cakap boleh masuk pemerintahan untuk memperbaiki kebijakan. Namun, mereka yang membangun pengaruh lewat kritik keras harus siap menghadapi pemeriksaan dengan ukuran yang sama. Rocky tidak bisa menikmati tepuk tangan ketika membongkar kelemahan penguasa, lalu meminta publik bersikap lunak ketika pilihannya sendiri dipersoalkan.
Kritik dari luar berbeda dengan pertimbangan dari dalam. Di luar pemerintahan, seorang pengkritik lebih leluasa menentukan sikap. Di dalam, ada hubungan kerja, loyalitas kelembagaan, dan kepentingan menjaga akses. Semua itu tidak otomatis membungkam, tetapi menghadirkan tekanan yang berbeda. Karena itu, perpindahan Rocky bukan sekadar perkara berganti tempat duduk.
Penjelasan tentang fungsi kritis Wantimpres belum cukup. ANTARA melaporkan bahwa Rocky menekankan kepekaan etis dan kemampuan membaca persoalan dalam memberi pertimbangan.[1] Baik. Kini publik menunggu bukti. Ketika kebijakan keliru, beranikah ia menyebutnya keliru? Ketika alasan pemerintah lemah, apakah ia mendorong perbaikan atau justru merapikan pembelaan agar terdengar meyakinkan?
Saya muak pada kebiasaan politik yang menyulap perubahan sikap menjadi kecanggihan bahasa. Kemarin keras, hari ini lunak, lalu publik diminta percaya bahwa pendiriannya tetap sama karena istilahnya berubah. Akal sehat tidak boleh menjadi merek dagang yang laris saat berseberangan dengan pemerintah, tetapi kehilangan isi ketika pemiliknya memperoleh tempat di dalam pemerintahan.
Jika penilaian berubah karena fakta baru, jelaskan faktanya. Jika posisi berubah, akui konsekuensinya. Jangan bersembunyi di balik kalimat berputar-putar.
Di sisi lain, keramaian warganet bukan ukuran mutlak kebenaran. Ejekan bukan pemeriksaan fakta. IDN Times juga memuat komentar yang berharap Rocky tetap amanah dan kritis.[2] Jadi, tidak tepat menyebut seluruh publik membencinya. Namun, dukungan yang masih ada tidak menghapus pertanyaan utama: apakah jabatan mengubah ukuran benar dan salah sesuai kepentingan penguasa?
Menganggap semua kritik sebagai kecemburuan orang yang tidak mendapat kursi juga merupakan jawaban malas. Publik berhak kecewa ketika figur yang mereka anggap independen masuk ke struktur kekuasaan. Kecurigaan itu harus dijawab dengan tindakan yang bisa dinilai, bukan dengan anggapan bahwa warga terlalu bodoh untuk memahami pilihan seorang intelektual.
Kursi negara bukan hadiah atas popularitas. Jabatan juga bukan panggung untuk mempertahankan perhatian publik. Jika kehadiran Rocky hanya menghasilkan pembelaan yang lebih canggih terhadap kebijakan pemerintah, apa manfaatnya bagi rakyat? Pemerintah sudah memiliki banyak orang untuk menjelaskan kebijakannya. Yang dibutuhkan ialah keberanian menunjukkan kelemahan, termasuk ketika kritik membuat pemberi jabatan tidak nyaman.
Ujian Rocky kini sangat konkret. Ia harus menunjukkan masalah yang ia perjuangkan, kebijakan yang perlu dikoreksi, dan perbaikan yang ia dorong. Tidak semua pembicaraan dengan Presiden harus dibuka ke publik. Namun, kerahasiaan tidak boleh menjadi selimut abadi bagi ketiadaan hasil. Warga berhak menilai manfaat jabatan publik tanpa harus tunduk pada nama besar pemegangnya.
Ukuran berikutnya ialah konsistensi. Kebijakan buruk harus tetap disebut buruk meski datang dari orang yang mengangkatnya. Pelanggaran etika tidak berubah menjadi kebijaksanaan hanya karena pelakunya berada dalam lingkungan yang sama. Jika ukuran itu bergeser, kritik warganet akan semakin sulit dibantah.
Rocky juga perlu menetapkan batas kompromi. Kapan ia menolak membela keputusan pemerintah? Dalam keadaan apa ia bersedia meninggalkan jabatan jika keberadaannya hanya menjadi pajangan? Seorang intelektual tanpa batas akan selalu menemukan alasan untuk bertahan: menunggu waktu, menjaga akses, atau memperbaiki keadaan dari dalam. Sementara itu, publik terus diminta bersabar.
Perubahan memang membutuhkan waktu. Namun, waktu harus dipakai untuk bekerja, bukan menghapus ingatan publik. Rocky tidak perlu menjawab setiap akun yang mengejeknya. Ia perlu menjawab persoalan yang melahirkan ejekan itu. Pembelaan terbaik bukan ceramah tentang dangkalnya warganet, melainkan bukti bahwa keberanian mengoreksi kekuasaan belum padam.
Persoalan ini juga menyangkut kepercayaan publik terhadap suara kritis. Jika tokoh yang dikenal berani terus masuk ke lingkungan kekuasaan tanpa memperlihatkan manfaat yang jelas, warga bisa menyimpulkan bahwa keberanian hanya menunggu tawaran jabatan. Kesimpulan itu mungkin terlalu luas, tetapi dapat tumbuh ketika kekecewaan tidak dijawab.
Pendirian saya tegas: silakan duduk di Wantimpres, tetapi jangan meminta kekebalan dari kritik. Buktikan bahwa kursi itu memperbesar manfaat pikiran, bukan mengecilkan nyali. Jika jabatan hanya membuat kritik tumpul dan pembelaan semakin licin, lepaskan kursinya.
Lebih terhormat kehilangan jabatan daripada mempertahankannya dengan menggadaikan ukuran yang dahulu dipakai untuk mengkritik orang lain. Akal sehat tidak membutuhkan kartu akses Istana untuk tetap hidup.
Catatan kaki
[1] ANTARA, 2 Oktober 2026, “Rocky Gerung: Wantimpres bertugas kritis terhadap kebijakan”.
[2] IDN Times, 3 Oktober 2026, “Jadi Wantimpres, Rocky Gerung Ditertawakan Netizen Akal Sehat Berakhir”.
[3] BANGSAONLINE, 2 Oktober 2026, “Wibawa Rocky Gerung Langsung Ludes Begitu Dilantik Jadi Wantimpres, Ini Komen Tokoh dan Netizen”.
