Jakarta – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Abdul Hamid Rahayaan, menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan figur nonpartai politik sebagai calon wakil presiden (cawapres) apabila terjadi pergantian pada posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Abdul Hamid menilai, dinamika politik dan kondisi masyarakat pascamundurnya Gibran perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Oleh karena itu, Presiden Prabowo diminta berhati-hati dalam menentukan dua nama kandidat wakil presiden yang nantinya akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.
Menurut Rahayaan, pengajuan figur yang berlatar belakang partai politik—termasuk dari Partai Gerindra—berpotensi memicu perbedaan pandangan di tengah masyarakat.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana menjaga stabilitas keamanan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Karena itu, sebaiknya Presiden Prabowo tidak mengajukan calon wakil presiden dari kalangan partai politik,” ujar Abdul Hamid di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia berpandangan, sosok pendamping Prabowo idealnya berasal dari luar lingkaran partai politik, memiliki kapasitas kenegarawanan, serta tidak mempunyai ambisi politik untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Selain itu, kandidat tersebut harus memiliki penerimaan luas di masyarakat, mampu membangun komunikasi dengan berbagai elemen bangsa, serta dapat bersinergi menjalankan program pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hamid menyebut tiga nama tokoh nasional yang dinilai layak dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo, yakni Said Aqil Siradj, Nasaruddin Umar, serta mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto.
“Saya yakin ketiga tokoh panutan tersebut dapat menjadi pilihan yang baik untuk mendampingi Presiden Prabowo. Mereka diharapkan mampu menjaga persatuan bangsa, membantu menciptakan stabilitas keamanan, serta mendukung keberhasilan program pemerintah,” katanya.
Lebih lanjut, Abdul Hamid menekankan bahwa ketepatan dalam memilih wakil presiden akan berdampak langsung pada efektivitas jalannya pemerintahan. Stabilitas politik dan keamanan yang terjaga diyakini dapat menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
Ia menambahkan, keberhasilan kepemimpinan Presiden Prabowo tidak hanya diukur dari ketercapaian program kerja, tetapi juga kemampuan menjaga persatuan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Pada akhirnya, wakil presiden yang tepat adalah sosok yang mampu membantu presiden bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan politik kelompok tertentu,” pungkas Abdul Hamid Rahayaan. (Teuku Agam Isnain)
