DPN ALUN Desak Pengusutan Kerusakan DAS Lariang di Pasangkayu oleh Perusahaan Sawit

[DPP ALUN/Indonesiaweekly]

Pasangkayu – Dewan Pimpinan Nasional Apresiasi Lingkungan dan Hutan Indonesia (DPN ALUN) menegaskan kembali komitmen, yakni “Menjaga Kelestarian Lingkungan dengan Melestarikan Hutan”. Penegasan ini menjadi landasan kuat demi menjalankan fungsi advokasi, pengawasan, serta perlindungan lingkungan hidup.

Ketua Umum DPN ALUN, Baharuddin Rahman, menyatakan bahwa pelestarian lingkungan tidak bisa hanya menjadi wacana, melainkan harus diwujudkan melalui aksi nyata. Demikian lepasan pers, Rabu (18/11/2026).

Read More

“Menjaga kelestarian lingkungan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, pengawasan berkelanjutan, dan keberanian menyuarakan setiap dugaan persoalan lingkungan yang berpotensi merugikan masyarakat maupun ekosistem alam,” tegas Baharuddin Rahman.

Komitmen tersebut diwujudkan oleh DPN ALUN dengan mengadvokasi pengaduan masyarakat berkaitan dugaan permasalahan lingkungan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Advokasi ini mencakup dugaan pembukaan lahan di kawasan sempadan sungai, persoalan ekosistem mangrove, konservasi tanah dan air, serta dugaan ketidaksesuaian perizinan lingkungan.

Dalam dokumen advokasi ini, ada sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dikategori sebagai pihak disinyalir merusak lingkungan dan malaregulasi, diantarnya PT Pasangkayu, PT Mamuang, PT Letawa, PT Tanjung Sarana Lestari (PT TSL), dan PT Surya Raya Lestari (PT SRL).

Maka dari itu, DPN ALUN mendorong supaya seluruh materi pengaduan masyarakat ini ini diperiksa secara objektif, termasuk melalui verifikasi lapangan, pemeriksaan dokumen perizinan, dan kajian teknis oleh instansi berwenang. Berkatan perihal ini,  ALUN dan redaksi belum mendapat respons atau klarifikasi dari pihak yang disebut dalam berkas DPP ALUN ini. 

Melalui kolaborasi ini, DPN ALUN bersama jaringan media berkomitmen untuk fokus pada lima poin utama penanganan kasus, yaitu:

  1. Mengawal tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait dugaan permasalahan lingkungan DAS Lariang.
  2. Mendorong pemeriksaan lapangan dan verifikasi teknis oleh instansi berwenang.
  3. Meminta transparansi terhadap dokumen perizinan dan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan.
  4. Memberikan ruang klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pengaduan.
  5. Mengawal proses penegakan hukum apabila ditemukan bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran.

DPN ALUN berharap aparat penegak hukum dan instansi pemerintah terkait dapat menindaklanjuti pengaduan ini secara transparan dan profesional demi menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

[Redaktur: Ibrahim Lam Nga]

Related posts