Dr. Anwar Husin SH, MH, MM, Ajakan Tolak Hasil Pemilu Bisa Terkena Pasal Makar

0
65
Foto: Anw

Jakarta-IW

Setelah Eggi Sudjana dan Kivlan Zen dipanggil Polisi, Istilah ‘makar’ kembali mengemuka. Eggi dinilai telah melakukan tindak pidana kejahatan keamanan negara/makar dan atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap.

Pasal yang disangkakan adalah Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal
110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 dan/atau Pasal 15
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Tindakan apa saja
bisa dikenakan pasal makar?

Menurut Doctor Ilmu Hukum Pidana , Universitas Islam Syafi’yah
(UIA) Pondok Gede Jawa Barat, dan juga Ketua Umum Militan 34 Dr. Anwar Husin, SH,
MH, MM, pasal pidana makar bertujuan untuk melindungi kepentingan negara dan
warganya dari orang-orang yang hendak menjatuhkan pemerintah yang sah.

Ajakan people power
untuk menolak hasil pemilu dengan cara turun ke jalan, bisa dikenai pasal makar
dalam KUHP hingga UU ITE. Selain itu, mereka bisa dikenai UU Pemilu dengan
ancaman 3 tahun penjara. Adapun Pasal 536 UU Pemilu berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau
mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Sementara “People
power
dalam arti menolak hasil pemilu dengan cara menghasut dan memobilisasi
massa untuk menolak hasil pemilu dan memaksa agar penyelenggara pemilu mengakui
kemenangan salah satu paslon dan bahkan mengancam menggulingkan pemerintahan
yang sah, juga dapat diproses hukum dengan perangkat UU Nomor 7 Tahun 2017,”
kata Mantan Ketua Komisi A DPRD Kalimantan Barat itu.

Mengingat tahapan pemilu belum selesai, kata Anwar, maka
apabila ada pihak yang dengan sengaja berusaha mengganggu terlaksananya tahapan
penyelenggaraan pemilu maupun sistem informasi perhitungan hasil pemilu
terhadap yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam
beberapa pasal di UU Pemilu, yaitu di Pasal 550 dan Pasal 536.

Pasal yang dimaksud adalah Pasal 550 dan Pasal 536 UU
Pemilu. Pasal 550 UU Pemilu menyebutkan:

Setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan
sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan
Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan paling banyak Rp
24 miliar.

Salah satu prinsip dalam pemilu yang demokratis kata Anwar,
adanya kerangka hukum yang didesain untuk melindungi pelaksanaan pemilu dari
gangguan pihak-pihak yang berusaha menggagalkan tahapan penetapan hasil pemilu
secara resmi oleh penyelenggara pemilu.

Berdasarkan pengalaman pemilu di beberapa Negara dunia
selama ini,hasutan untuk menolak hasil pemilu dengan cara-cara inkonstitusional
biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang berdasarkan hitung sementara sudah
merasa kalah.

Bawaslu bersama aparat penegak hukum harus tegas melakukan
penegakan hukum. “Ketegasan Bawaslu diperlukan mengingat dalam rangka
memastikan seluruh tahapan pemilu bisa terselesaikan sekaligus menjaga prinsip
pemilu yang adil dan berkepastian hukum,” pungkas Anwar. (zul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here