Jakarta, IndonesiaWeekly
Relawan Militan 34 (M-34) akan jadi gerda terdepan mengantarkan Ir. Joko Widodo-Ma’ruf Amin jadi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 yang akan dilantik pada 20 Oktober 2019 mendatang.
“Pihak-pihak mencoba menganggu atau mencoba membatalkan pelantikan tersebut akan berhadapan dengan anggota Militan 34 di seluruh Indonesia. Kami akan melawan sampai titik darah terakhir,” ujar DR. Anwar Husin, SH,MH,MM kepada wartawan Rabu, pagi 25/09).
Anwar menduga belakangan ini, ada pihak-pihak yang menginginkan agar situasi perpolitikan nasional menjadi kacau. Targetnya adalah untuk mendelegitimasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).”Saya melihat ada upaya untuk membuat kondisi politik kacau. Jika hal ini terus berlangsung, otomatis akan merugikan Jokowi,” jelas Anwar.
Pakar hukum pidana ini, Ia yakin, kisruh dalam unjuk rasa yang terjadi kemarin malam, hingga terjadi bakar-membakar, bukan ulah mahasiswa. Tetapi adalah ulah orang yang tak bertanggung jawab yang ingin membuat Negara ini kacau.
Anwar menilai ada begitu banyak masalah kompleks yang dihadapi pemerintah, mulai masalah kabut asap, konflik Papua,RUU KPK dan terakhir Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sangat rentan ditunggangi kepentingan, dan agenda lain yang ingin membuat kekacauan. “Tujuannya agar Jokowi gagal dilantik,” ujarnya.
Padahal khusus RKUHP pemerintah dan DPR sudah sepakat menunda pembahasannya. Namun unjuk rasa terus berlangsung bahkan ricuh. Seperti diketahui, aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat beberapa minggu belakangan terus meluas di sejumlah wilayah. Aksi unjuk rasa terjadi di Jakarta, Yogyakarta, Malang, Semarang, Bogor, Bandung, Makassar, Sumatera Utara, dan sejumlah daerah lainnya.
“Aksi ini membuat kondisi tidak stabil dan stabilitas politik terganggu. Apabila Jokowi tidak mampu mengatasi situasi semacam ini, yang sangat kompleks, maka bisa merusak legitimasi dan menganggu citra Jokowi,” katanya
Menurut Anwar, agenda untuk menggagalkan pelantikan Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 pada 20 Oktober 2019, bukan tidak mungkin terjadi. Apalagi, indikasi mengarah untuk mengagalkan pelantikan Jokowi bisa dilihat dari perbincangan di media social, yutabe dan demo-demo anarkis yang kerap terjadi belakangan ini.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko juga mengakui ada yang menginginkan situasi semakin memanas sehingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih menjadi terganggu.
Bahkan ada video yang menarasikan seolah-olah KPK sedang rapat bersama mahasiswa jelang demonstrasi di Gedung DPR. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, video tersebut diambil pada 11-12 September 2019 lalu saat KPK menerima audiensi dari sejumlah tokoh terkait gerakan antikorupsi, termasuk mahasiswa. “Informasi yang benar adalah, pada tanggal 11-12 September 2019 KPK menerima audiensi sejumlah perwakilan masyarakat antikorupsi seperti GAK dan akademisi yang concern dengan isu antikorupsi serta perwakilan Pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa,” kata Febri dalam keterangan tertulis.
Ketua Departemen Internal Aliansi Mahasiswa Jawa Barat, Wisnu Bayu Aji menegaskan mahasiswa yang datang dalam aksi ini tidak memiliki kepentingan politik, misalnya menggagagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.
“Kami dari Aliansi Mahasiswa Jawa Barat datang mengawal aksi bahwa aksi yang kami galangi ini aksi murni. Ini aksi yang memang riil (tak ada kepentingan politik),” ujar Bayu saat ditemui di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Selasa.”Tidak ada tujuan kami melengserkan rezim maupun membatalkan pelantikan presiden wakil presiden,” ucapnya.
Sebagai pengacara, dan loyalis Jokowi serta Ketua Umum Militan34, Dr. Anwar Husin, SH, MM, MH mengajak mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan pelantikan Jokowi- Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 20 oktober 2019 mendatang. “Mari kita doakan semoga Indonesia lima tahun kedepan lebih maju lagi,” tandas pakar hukum pidana tarsebut. (****)
