indonesiaweekly.co.id, Jakarta, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi menegaskan pernyataannya mengenai kemungkinan Pemilu 2029 berlangsung lebih cepat merupakan pandangan pribadi, bukan sikap politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Budi Arie menyampaikan klarifikasi tersebut setelah rekaman video yang memperlihatkan dirinya berbicara mengenai kemungkinan perubahan momentum politik bersama Jokowi beredar dan menjadi perhatian publik.
Ia menegaskan, keberadaan Jokowi dalam pertemuan tersebut tidak berarti pandangan yang disampaikannya merupakan kehendak maupun sikap mantan presiden itu.
“Kami menyadari bahwa ada pihak-pihak yang ingin membenturkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Karena itu, pernyataan itu sudah saya bilang, itu pernyataan saya pribadi, bukan pendapat dan sikap Pak Jokowi. Pak Jokowi cuma mendengarkan,” kata Budi Arie dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Jokowi Disebut Hanya Mendengarkan Pandangan Relawan
Menurut Budi Arie, pertemuan tersebut merupakan silaturahmi kemerdekaan yang dihadiri Jokowi dan sejumlah relawan. Dalam forum itu, peserta menyampaikan berbagai pandangan mengenai kondisi politik dan sosial yang berkembang.
Ia mengatakan Jokowi lebih banyak mendengarkan aspirasi yang disampaikan para peserta. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga memberikan penjelasan mengenai kondisi perekonomian nasional.
“Kalau Pak Jokowi menyampaikan ini kepada kita semua, keadaan tetap baik-baik saja. Ekonomi masih tumbuh 5 persen, inflasi masih terkendali 3,2 persen, kondisi ekonomi masyarakat masih baik. Justru Pak Jokowi menjelaskan kepada kita kondisinya. Keresahan-keresahan kita dijawab semua oleh Pak Jokowi,” ujar Budi Arie.
Budi Arie kembali meminta agar pernyataan setiap peserta dalam pertemuan itu tidak secara otomatis dianggap sebagai sikap Jokowi.
“Semua teman-teman yang hadir dalam pertemuan itu, kami menyampaikan kondisi apa adanya. Bukan berarti itu sikapnya Pak Jokowi. Harus dilihat dengan baik, karena Pak Jokowi itu pemimpin yang mau mendengarkan semuanya,” katanya.
Budi Arie: Analisis Politik Bukan Kehendak Politik
Budi Arie juga menjelaskan konteks pernyataannya mengenai kemungkinan Pemilu 2029 berlangsung lebih cepat. Ia mengatakan pernyataan tersebut merupakan analisis terhadap dinamika politik dan sosial, bukan dorongan agar jadwal pemilu diubah.
Menurut dia, analisis politik harus dibedakan dari kehendak atau kemauan politik. Pandangannya muncul dari pengamatan terhadap perkembangan masyarakat, termasuk gerakan mahasiswa dan berbagai aspirasi yang berkembang di ruang publik.
“Kalau analisis kan itu kan begini, ada kemungkinan biasa 2029, tapi kok ada analisis lebih cepat? Tidak perlu ditarik, biar saja waktu membuktikan itu. Saya tidak meralat pernyataan saya, saya cuma bilang bahwa kita itu bisa diperbaiki,” tutur Budi Arie.
Ia menegaskan tidak pernah bermaksud mengajak pihak tertentu untuk mendorong percepatan pemilu.
“Kalau kehendak politik, kemauan politik, sama analisis politik, dua hal yang beda,” ujarnya.
Ingatkan Pengalaman Politik 1997-1999
Budi Arie mengatakan dinamika politik yang berkembang perlu dikelola secara hati-hati. Ia mengingatkan Indonesia pernah mengalami perubahan politik besar pada periode 1997 hingga 1999 sehingga perkembangan situasi saat ini perlu diantisipasi secara cermat.
Meski membuka kemungkinan berbagai skenario dalam analisis politik, Budi Arie menyatakan prinsip penyelenggaraan pemilu tetap harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.
“Saya enggak berusaha meng-encourage atau mengajak. Saya cuma bilang ini kalau dinamika ini harus ditata dengan baik. Dinamika masyarakat yang terjadinya harus dikelola dengan baik,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki prinsip pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun.
“Kalau soal pemilu dipercepat atau pemilu sesuai jadwalnya, lebih bagus. Dan kita memang sepakat dengan dasar reformasi kita bahwa pemilu lima tahun sekali,” kata Budi Arie.
Budi Arie kemudian mengingatkan pengalaman politik masa lalu agar dinamika yang terjadi saat ini tidak dihadapi secara gegabah.
“Tetapi kan saya cuma ingatkan kepada kawan-kawan semua, kita pernah punya pengalaman, iya kan? Tahun 97-99, sehingga kita harus waspada, harus mengantisipasi ini dengan cermat dan dingin,” ujarnya.
Baramuda 08 Beri Klarifikasi
Di acara yang sama, Ketua Umum Baramuda 08 Rhesa Yoga mengatakan pihaknya sempat berkomunikasi dengan Budi Arie setelah potongan video pernyataan tersebut ramai beredar di media sosial.
Menurut Rhesa, pihaknya kemudian memberikan pendampingan agar konteks pembicaraan dapat dijelaskan kepada publik secara utuh.
“Pada saat itu saya tidak ada di tempat. Jadi karena kemelut viral potongan itu, maka dari itu kita segera counter ke publik juga. Kami ingatkan juga Pak Budi pada saat itu untuk berhati-hati,” ujar Rhesa yang mendapingi Arie Budi langsung di acara jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2026).
Sebelumnya, rekaman video yang menampilkan Budi Arie berbicara di dekat Jokowi mengenai kemungkinan momentum politik dan pemilu berlangsung lebih cepat beredar di media sosial. Potongan rekaman tersebut kemudian memunculkan spekulasi mengenai arah politik nasional.
Budi Arie menegaskan kembali bahwa pembacaan terhadap dinamika politik tersebut merupakan analisis pribadinya. Ia meminta seluruh proses politik tetap ditempatkan dalam koridor demokrasi dan konstitusi.
“Pokoknya demokrasi dan konstitusi. Kita ikut aturan. Taat aturan,” tegas Budi Arie.
[Redaktur: Hendrik Isnaini Raseukiy]
